Pencalonan Agus sebagai Panglima TNI Sarat Nepotisme dan Politik Praktis

Belum sepekan mengemban jabatan KSAD, Jokowi langsung mengeluarkan supres yang ditujukan kepada DPR pada Selasa (31/10/2023).

Surpres tersebut mengenai pencalonan tunggal Agus sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan segera pensiun.

Jokowi berdalih bahwa Agus merupakan perwira tinggi TNI yang memenuhi kriteria.

Sosoknya dianggap diperlukan untuk menjadi Panglima TNI sekalipun baru menjabat sebagai KSAD.

"Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Ya, pertama kan beliau juga (sebelumnya) Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023).

"Jadi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, kemudian di adminstratif, akademis semuanya memenuhi (kriteria) semuanya," lanjutnya.

Siap Diuji

Kabar terbaru, Agus akan diuji oleh Komisi I DPR pada 14 November 2023. Namun demikian, kepastian jadwal uji kelayakan dan kepatutan masih menunggu kepastian dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Rencana per saat ini adalah fit and proper test dilaksanakan pada tanggal 14. Akan tetapi, kita tunggu Bamus mengeluarkan keputusan penugasan kepada Komisi I," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono, Rabu pekan lalu.

Agus sendiri mengaku sudah siap menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Senayan.

"Ya insya Allah, insya Allah," ujar Agus.

Meski demikian, Agus menyatakan bahwa dirinya belum tentu menjadi Panglima TNI karena harus melewati uji kelayakan dan kepatutan terlebih dulu. "Saya (jadi panglima) kan belum tentu juga kan," kata Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aroma Nepotisme di Balik Pencalonan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI"