Pencalonan Agus sebagai Panglima TNI Sarat Nepotisme dan Politik Praktis

TRIBUNTORAJA.COM - Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mencium adanya aroma nepotisme di balik pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mewakili koalisi mengatakan, latar belakang hubungan dekat Jokowi dan Agus menjadi salah satu sinyal adanya praktik nepotisme dalam penunjukkannya sebagai calon Panglima TNI.

Sebab, Agus pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011.

Pada periode tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Menurut Isnur, praktik pergantian panglima kali ini jelas mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI yang diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengarah pada politik praktis.

"Yaitu kepentingan partisan kelompok yang bersifat jangka pendek," kata Isnur dalam siaran pers, Senin (6/11/2023).

Isnur menegaskan bahwa kepentingan tersebut sulit dimungkiri menyangkut kepentingan Jokowi sekaligus untuk memenangkan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulungnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI harus betul-betul didasarkan pada kepentingan rotasi dan regenerasi di dalam tubuh TNI, bukan didasarkan pada kedekatan personal maupun kedekatan dan kepentingan politik.

"Kami memandang, nama Agus Subiyanto rentan dimensi politisnya. Usulan nama itu juga punya potensi besar disalahgunakan Presiden untuk kontestasi Pemilu 2024," tegas dia.

Selain sarat nepotisme, pencalonan Agus pun dianggap kental akan dimensi politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Karir Kilat

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto selangkah lagi akan menapaki puncak kariernya setelah ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang segera pensiun.

Agus akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengirim surat presiden (surpres) ke DPR pekan lalu.

Padahal Agus menduduki posisi KSAD baru sepekan.

Ia dilantik Jokowi menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman, Rabu (25/10/2023).

Belum sepekan mengemban jabatan KSAD, Jokowi langsung mengeluarkan supres yang ditujukan kepada DPR pada Selasa (31/10/2023).

Surpres tersebut mengenai pencalonan tunggal Agus sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan segera pensiun.

Jokowi berdalih bahwa Agus merupakan perwira tinggi TNI yang memenuhi kriteria.

Sosoknya dianggap diperlukan untuk menjadi Panglima TNI sekalipun baru menjabat sebagai KSAD.

"Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Ya, pertama kan beliau juga (sebelumnya) Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023).

"Jadi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, kemudian di adminstratif, akademis semuanya memenuhi (kriteria) semuanya," lanjutnya.

Siap Diuji

Kabar terbaru, Agus akan diuji oleh Komisi I DPR pada 14 November 2023. Namun demikian, kepastian jadwal uji kelayakan dan kepatutan masih menunggu kepastian dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Rencana per saat ini adalah fit and proper test dilaksanakan pada tanggal 14. Akan tetapi, kita tunggu Bamus mengeluarkan keputusan penugasan kepada Komisi I," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono, Rabu pekan lalu.

Agus sendiri mengaku sudah siap menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Senayan.

"Ya insya Allah, insya Allah," ujar Agus.

Meski demikian, Agus menyatakan bahwa dirinya belum tentu menjadi Panglima TNI karena harus melewati uji kelayakan dan kepatutan terlebih dulu. "Saya (jadi panglima) kan belum tentu juga kan," kata Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aroma Nepotisme di Balik Pencalonan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI"