Mengenal Pertamax Green 95, BBM yang Akan Gantikan Pertalite Tahun Depan

TRIBUNTORAJA.COM - Pemerintah mewacanakan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite mulai tahun depan. Sebagai gantinya, pemerintah akan menyalurkan Pertamax Green 95.

BBM Pertamax Green 95 akan disubsidi oleh pemerintah agar harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. 

Lalu apa sebenarnya Pertamax Green 95 itu? Dan apa saja kelebihannya?

Pertamax Green 95 adalah BBM hasil percampuran dari BBM Pertamax.

Pertamax Green memiliki kandungan Bioetanol sebesar 5 persen.

Bioetanol merupakan etanol atau senyawa alkohol yang berasal dari tumbuhan.

Kandungan Bioetanol yang digunakan dalam hal adalah tebu.

Jika Pertaline memiliki kandungan RON 90, Pertamax Green memiliki RON 95.

Hal itu menunjukkan jika Pertamax 95 lebih ramah lingkungan dibanding produk BBM lain.

Seperti Pertamax dengan RON 92, serta Pertamax Turbo dengan RON 98.

Melansir Kompas.com, Pertamax Green 95 memiliki beberapa kelebihan lainnya, yakni:

1. Memberikan akselerasi kendaraan lebih baik

Dengan kadar oktan yang lebih tinggi, Pertamax Green 95 dapat membuat mesin kendaraan lebih bersih.

Baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat.

2. Mendukung target nasional dalam EBT

Percampuran bensin dengan bahan bakar nabati ini diyakini dapat mendukung target nasional untuk mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT).

Target tersebut dinilai dapat dicapai hingga 31 persen pada 2050 dan mencapai nol emisi karbon (net zero emission/NZE) Indonesia di 2060.

3. Harga lebih murah

Sebelum Pertamax Green 95 diluncurkan, BBM dengan RON 95 sudah dijual oleh SPBU lainnya.

Apabila dibandingkan harga BBM RON 95 di setiap SPBU, Pertamax Green 95 memang lebih murah.

Rencana menghapus Pertalite ini telah disepakati dengan pemerintah sebagai salah satu road map meningkatkan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat.

Melansir TribunGayo, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan Pertamina akan memindahkan subsidi ke BBM RON 92 atau Pertamax.

Kebijakan ini juga sebagai langkah menaati aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di mana BBM yang boleh dijual di Indonesia wajib minimal beroktan 91.

Selain itu, Nicke mengatakan BBM RON 92 atau Pertamax akan dicampur dengan etanol gasoline Pertamina.

Dengan demikian, kata Nicke, tahun depan hanya akan ada tiga produk yang dikeluarkan Pertamina.

Pertama, Pertamax Green 92 dengan campur RON 90 dengan 7 persen etanol atau E7.

Kedua, Pertamax Green 95 mencampur Pertamax Ron 92 dengan 8 persen etanol. Dan ketiga adalah Pertamax Turbo.

"Jadi ada dua green gasoline, green energy, low carbon yang akan menjadi produk dari Pertamina," katanya.

Nicke menjelaskan strategi pencampuran BBM dengan etanol akan berdampak baik bagi lingkungan dan ekonomi karena sejalan dengan komitmen Pertamina membantu pemerintah menurunkan emisi karbon dan subsidi energi.

"Jadi ini sudah sangat pas, satu, aspek lingkungan bisa turunkan karbon emisi.

Kedua, mandatory bioetanol bisa kita penuhi. Ketiga, kita menurunkan impor gasoline," ujar Nicke.

Secara bertahap, ia mengatakan hal ini akan terus dilakukan sehingga pada tahun 2025 diharapkan permintaan etanol meningkat seiring konsumsi BBM.

Hal ini, sambungnya, akan meningkatkan investasi di sektor bioenergi.

"Ini apalagi pemerintah telah mengeluarkan Perpres dimana kemudian mengalokasikan 700 ribu hektar untuk swasembada gula dan etanol.

Dan kami harap dari situ ada tambahan supali 1,2 juta kiloliter untuk campuran dari gasoline ini," jelasnya.

Untuk ketersediaan etanol, Nicke menjelaskan Pertamina akan mengimpornya.

Maka itu Nicke juga meminta dukungan pemerintah, salah satunya membebaskan bea cukai bioetanol.

"Tentu kami perlu support tentu satu pembebasan bea cukai, kedua sampai investasi bioetanol ini terjadi di dalam negeri,

maka kita harus impor dulu tapi itu tidak masalah karena kita pun impor gasoline," ucapnya.

"Kita hanya mengganti impor gasoline dengan impor etanol secara emisi lebih baik dan untuk itu sementara belum kita memenuhi dalam negerinya,

kita juga minta ada juga pembebasan dari pajak impornya," imbuhnya.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) baru yang mengalokasikan 710 hektare untuk swasembada gula maupun etanol.

Dari perpres tersebut, Nicke berharap ada tambahan suplai 1,2 juta KL sebagai bahan pencampuran bensin tersebut.

"Jadi itu yang kami harapkan support dari komisi VII, mengingat Indonesia ini sangat strategis karena bisa serap tenaga kerja banyak.

Kita juga bisa gunakan energi sesuai dengan domestic resources yang kita miliki which is BBM dan bisa kurang emisi dengan cepat, apalagi sekarang masalah polusi lagi hits," sambung Nicke. (*)