Jusuf Kalla Sebut Jalan Tol Dibangun Swasta, Menteri PUPR: Tidak Semuanya, tapi Campuran

TRIBUNTORAJA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), terkait pembangunan jalan tol.

Diketahui, Jusuf Kalla sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan jalan tol yang dibangga-banggakan oleh pemerintah ternyata dibangun oleh investor atau pihak swasta.

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengatakan, bahwa sumber pembiayaan dalam membangun infrastruktur termasuk jalan tol tidak semuanya berasal dari investor.

“Tidak semuanya investor,” kata Basuki di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com pada Kamis (25/5/2023).

Menurut Basuki, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah termasuk jalan tol itu berasal dari berbagai pihak alias campuran.

Di antara sumber-sumber dana tersebut, ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, terdapat pula dukungan konstruksi guna menaikkan rate internal of return (IRR) atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi.

“Ada investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran,” tutur Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disebutkan APBN menyokong sekitar 30 sampai 40 persen pembangunan berbagai infrastruktur.

Sementara, sisanya bersumber dari swasta dan KPBU. Formulasi pembiayaan seperti itu, kata Basuki, juga berlaku dalam pembangunan jalan tol.

Baca juga: Dinas Pendidikan dan PUPR Toraja Utara Paling Disorot dalam Paripurna DPRD Torut

“Sebetulnya bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil, 30 persen, 40 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar. Ia menyebut. jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," kata JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non-berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik).”

Selain itu, pada kesempatan berbeda, JK juga sempat menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara di sisi lain, pemerintah justru membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Baca juga: Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi Stadion Gelora BJ Habibie, Kandang PSM Makassar

Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS.”

(*)