Dinas Pendidikan dan PUPR Toraja Utara Paling Disorot dalam Paripurna DPRD Torut

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara mengadakan rapat Paripurna terkait tanggapan fraksi-fraksi terhadap penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna dilaksanakan di ruang sidang dari siang hingga sore hari ini, Selasa (11/4/2023)

Dari 30 Anggota DPRD Toraja Utara, ada 8 anggota yang tidak hadir.

Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama, yang sekaligus menjadi perwakilan partai Nasional Demokrat (Nasdem), menyampaikan tanggapan fraksinya.

Menurutnya, dari sekian banyak pertanyaan dan sanggahan ada 2 dinas yang sangat tersorot.

"Walaupun Pansus belum terbentuk, tapi yang paling tersorot yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Torut," ungkapnya.

"Untuk Dinas Pendidikan terkait program sekolah penggerak dan Dinas PUPR juga ada beberapa," ucapnya.

Lanjut ia menjelaskan terkait keresahan dari sekolah penggerak.

"Jadi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162 tahun 2021 terkait penetapan sekolah menjadi sekolah penggerak. Tetapi Bupati Torut melakukan mutasi kepala sekolah unitnya sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, nah ini salah aturan," tuturnya.

Ia menuturkan bahwa dalam aturan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1464 tahun 2023 telah ditetapkan bahwa sekolah penggerak jangan dimutasi pimpinannya.

"Nah ada sangsi di dalam aturan ini. Ngeri sekali ini kesewenang-wenangan padahal aturan sudah jelas, sangat disayangkan Kadis Pendidikan Torut tidak hadir tadi," imbuhnya.

Nober juga mengkritik Dinas PUPR.

"Jadi perlu diketahui, Dinas PUPR Torut ini dapat anggaran yang cukup besar, ini juga salah satu visi misi Bupati sebelum ia terpilih. Infrastruktur itu bukan hanya berbicara pembangunan jalan saja, melainkan pemberdayaan SDM, reformasi birokrasi, dan lain sebagainya," terangnya.

Ia menutup prnjelasannya dengan mengatakan perlunya kecermatan Pansus yang terbentuk ke depan dalam mempelajari LKPJ Pemkab Toraja Utara.

"Jadi DPRD harus betul-betul selektif memeriksa nanti LKPJ ini," tutupnya.(*)