Masyarakat Adat

Lahan Adat Diserobot untuk Industri, Rukka Sombolinggi: Semua Kena Dampak Negatifnya

Isu perampasan tanah adat sudah disuarakan sejak lama namun belum juga mendapat perhatian dari banyak pihak.

Penulis: Agatoni Buttang | Editor: Apriani Landa
TribunToraja
Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi 

TRIBUNTORAJA.COM - Bukan rahasia lagi bahwa banyak lahan adat yang dijadikan industri, baik untuk pertambangan, pembangunan, maupun perkebunan.

Isu perampasan tanah adat sudah disuarakan sejak lama namun belum juga mendapat perhatian dari banyak pihak.

Karena itulah, Aliansi Masyarakata Adat Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI agar segera membahas mengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi UU.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan bahwa urusan perampasan tanah adat itu kasus yang paling besar yang dirasakan masyarakat adat di Indonesia.

"Kenapa begitu, karena belum ada undang-undang yang melindungi, belum ada pengakuan secara resmi. Padahal, dampak negatifnya bukan hanya kepada masyarakat adat tapi juga justru kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya," kata perempuan asal Nanggala, Toraja Utara, ini di redaksi TribunToraja beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan bahwa perubahan iklim yang ekstrem dirasakan dan mempengaruhi semuanya.

"Jadi mulai dari sekarang, kita harus bisa menghitung, di dalam situasi krisis seperti itu, andalan ya dari rumah kita sendiri," ucapnya.

"Dalam pengamatan kami dari studi-studi di AMAN, di wilayah-wilayah, termasuk di Toraja, harus menjadi pertimbangan ke depan, agar bisa mandiri pangan dan lainnya. Bagaimana, kita, orang Toraja misalnya, tidak boleh lagi beras datang dari luar, kita kan punya pangan yang cukup," urainya.

"Tapi kalau untuk konsumsi sehari-hari masih harus beli beras dari luar, termasuk sayur-sayuran, itu tanda tanya besar. Masa sih Toraja yang seluas ini harus impor sayur dari luar," tutur perempuan berusia 49 tahun itu.

Undang-undang masyarakat adat agar segera disahkan untuk bisa memberikan posisi kepastian hukum yang lebih jelas kepada masyarakat adat, termasuk dalam meregistrasi tanah-tanah adat.

Itu yang selalu menjadi sumber persoalan selama ini. Rukka menolak jika masyarakat adat menghambat pembangunan.

"Ada banyak yang mengatakan hak-hak masyarakat adat itu akan menghambat pembangunan. Menurut saya itu fitnah, tidak benar sama sekali. Karena justru masyarakat adat tidak pernah menolak pembangunan tapi yang ditolak itu adalah pembangunan yang memaksa, yang dipaksakan, aslinya ditentukan oleh orang lain," tegasnya.

"Karena tiba-tiba aja sudah ada bulldozer depan rumahnya dan tanahnya sudah menjadi milik orang lain. Itu kan tidak masuk akal," urainya.

Rukka menjelaskan bahwa AMAN berharap adanya kepastian hak masyarakat adat itu, kepastian usaha untuk perusahaan-perusahaan bisa bergerak di wilayah adat, kepastian untuk pemerintah untuk melakukan pembangunan di wilayah-wilayah adat tanpa perlu dilawan, tanpa perlu ini segala macam.

"Kami ingin memperkuat unit-unit usaha milik masyarakat adat dan ada potensi yang luar biasa di desa-desa, juga potensi yang luar biasa di pemerintah daerah ke badan usaha milik daerah atau perumda," ucap Rukka.

Sayangnya, masih banyak sekali yang belum optimal memanfaatkan kekayaan-kekayaan di daerah masing-masing.

"Kita ingin memperkuat anak-anak muda yang ingin pulang kampung dan tetap tinggal di kampung, membangun kampung halamannya," ucap Rukka.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved