Wapres Gibran Pamerkan Sistem Pembayaran QRIS di Forum KTT G20 Afrika Selatan

TRIBUNTORAJA.COM, JOHANNESBURG – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming memperkenalkan sistem pembayaran digital nasional Indonesia, QRIS, dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Afrika Selatan.

Dalam sesi pidatonya di hadapan para pemimpin negara dan delegasi, Gibran menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen memperluas inklusi keuangan melalui inovasi digital.

"Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan," kata Gibran dalam pidatonya, seperti dilaporkan Kompas, Sabtu (22/11/2025) malam WITA.

Gibran juga menyinggung perkembangan teknologi keuangan global, termasuk aset kripto, token digital, dan Bitcoin.

Menurutnya, teknologi tersebut menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi negara-negara berkembang.

Dalam forum tersebut, Gibran mendorong agar G20 membuka dialog mengenai intelijen ekonomi.

Baca juga: BI Pastikan Transaksi QRIS di Bawah Rp500 Ribu Gratis Tanpa Biaya Layanan

Ia menegaskan bahwa Indonesia memandang pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil serta inklusif demi kemajuan seluruh bangsa.

Indonesia disebut menyambut fokus G20 terkait pembiayaan berkelanjutan.

Namun, Gibran menegaskan bahwa upaya tersebut harus diarahkan pada pengurangan kesenjangan dan percepatan adaptasi, mitigasi, serta transisi energi yang adil.

Baca juga: Sauan Sibarrung Luncurkan SuperApp, Mudahkan Transaksi Anggota

"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Gibran.

Ia menambahkan bahwa Indonesia telah mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional untuk mendukung program berkelanjutan.

"Sekitar 2,5 miliar dollar (Amerika Serikat) per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim," paparnya.

(*)