TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp11,88 triliun dari lima anak perusahaan Wilmar Group terkait perkara dugaan korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada tahun 2022.

Penyitaan dilakukan oleh Tim Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada tingkat penuntutan.

“Jampidsus telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Selasa (17/6/2025).

Libatkan 5 Anak Perusahaan Wilmar

Kelima anak perusahaan Wilmar yang terlibat yakni:

• PT Multimas Nabati Asahan
• PT Multi Nabati Sulawesi
• PT Sinar Alam Permai
• PT Wilmar Bioenergi Indonesia
• PT Wilmar Nabati Indonesia

Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun, kelimanya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Baca juga: Ingat Aksi Indonesia Gelap? Dalangnya Menangis Minta Maaf, Terseret Korupsi Ekspor CPO 

Kerugian Negara Capai Rp11,8 Triliun

Berdasarkan hasil audit BPKP dan kajian Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, kerugian negara mencapai Rp11,8 triliun, mencakup kerugian keuangan negara, keuntungan ilegal, dan kerugian perekonomian negara.

Rincian kerugian per perusahaan:

• PT Multimas Nabati Asahan: Rp3,99 triliun
• PT Multi Nabati Sulawesi: Rp39,75 miliar
• PT Sinar Alam Permai: Rp483,96 miliar
• PT Wilmar Bioenergi Indonesia: Rp57,3 miliar
• PT Wilmar Nabati Indonesia: Rp7,3 triliun

Seluruh uang tersebut telah dikembalikan oleh kelima terdakwa pada 23 dan 26 Mei 2025 ke rekening penampungan Jampidsus di Bank Mandiri.