TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari, mengaku baru mengetahui adanya dugaan kebocoran data KPU dari pemberitaan media.

“Kami di KPU baru mengetahui informasi tersebut melalui berita yang muncul di berita online, bahwa ada pihak yang menyampaikan ke publik bahwa sistem informasi KPU terutama data pemilih itu kabarnya dihack dan kemudian datanya diambil dan dijual,” ujarnya, Rabu (29/11/2023) dilansir Kompas TV.

Kini, kata Hasyim, pihaknya masih berupaya memastikan kebenaran informasi tersebut, dengan cara menggandeng tim yang ada di KPU dan Mabes Polri erta Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak.”

“Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN kemudian dari tim Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo,” tuturnya.

Menurut Hasyim, saat ini tim tersebut sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi peretasan dan kebocoran data itu.

Baca juga: Situs KPU Diduga Diretas, Data Pemilih Bocor

Saat ditanya, apakah KPU sudah melaporkan dugaan peretasan tersebut pada polisi, Hasyim menyebut akan ada tindakan jika sudah dipatikan terjadi peretasan.

“Tim di dalam yang menangani IT KPU di dalamnya ada tim dari siber Mabes Polri,” jelasnya.

“Nanti kalau sudah indikasi-indikasi sudah jelas, tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut.”

Baca juga: KPU Toraja Utara Tetapkan 6 Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024

Mengenai keamanan data pemilih, Hasyim mengatakan data pemilih masih dapat dicek melalui laman resmi KPU.

“Kalau kita cek sebetulnya bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang.”

Ia juga menjelaskan, sejak menerima kabar tentang adanya dugaan peretasan, pihaknya langsung bergerak untuk menelusuri.

Baca juga: Ketua KPU Luwu Utara Bantah Dinikahkan dengan Janda Pasca Digerebek Usai Salat Jumat

“Mulai kemarin sore begitu beredar segera tim bergerak memeriksa untuk menelusuri itu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut itu akan kami informasikan.”

Hasyim menambahkan, tim yang dimiliki KPU sejak awal bekerja sama gugus tugas yang di dalamnya KPU, BSSN, cybercrime Mabes Polri, Kemenkominfo, dan BIN.

“Jadi memang sudah ada tim sejak awal untuk bersama-sama mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk kepemiluan,” tuturnya.

(*)