TRIBUNTORAJA.COM - Setidaknya, ada 10 potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, 10 potensi tersebut akan diantisipasi karena berpotensi berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.

"Pertama, pelaksanaan pemilu nanti kita akan memasuki puncak musim hujan, musim hujan yang cukup deras dan ini juga akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan (pemilu), dan ini perlu kita antisipasi bersama," ucap Heri, dalam rapat koordinasi bertajuk 'Menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Kemanan Pada Tahun Pemilu 2024' di Jakarta Pusat, Selasa (21/11/23).

Heri juga menyampaikan, potensi kerawanan kedua yakni soal kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing. Diikuti, potensi terjadinya konflik sosial dan pengerusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu.

"Kedua dari kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing. Ini juga menjadi perhatian kita bersama, dipelaksanaan pemilu yang dilaksanakan keseluruhan di beberapa wilayah, dan tentu memerlukan kesiapan khusus untuk pengamanan. Ketiga, konflik sosial dan perusakan fasilltas penyelenggaran Pemilu," jelas Heri.

Selanjutnya potensi kerawanan keempat, kata Heri, mengenai adanya gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), khususnya di beberapa wilayah Papua.

Kelima, ia mengatakan, terkait adanya ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara pemilu.

Potensi kerawanan lainnya adalah ancaman bencana alam dan non bencana alam. Kemudian, potensi terjadinya gangguan kesehatan petugas penyelenggara pemilu.

"Ini menjadi isu yang cukup menarik. Pengalaman di tahun 2019 dimana kita menghadapi beberapa petugas penyelenggara pemilu yang mengalami kondisi yang cukup memperihatinkan," ungkap Heri.

Adapun kerawanan lainnya menyangkut isu netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Diantaranya, potensi permasalahan pemilu di luar negeri, potensi permasalahan distribusi logis pemilu di dalam negeri dan luar negeri.

Heri menyampaikan, semua potensi kerawanan yang telah dipetakan itu akan menjadi catatan Kemeko Polhukam dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

"Semua itu catatan bagi kita semua, khususnya kami di Kemenpolhukam," tutur Heri.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan telah menyiapkan pasukannya untuk membantu Polri dalam pengamanan Pemilu 2024.

Ali mengatakan jumlah pasukan yang disiagakan tersebut hampir sama dengan Pemilu 2019 sebelumnya.

Namun Ali mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan resmi khususnya terkait jumlah pasukan yang diminta untuk membantu pengamanan Pemilu 2024.