Penolakan hari Rabu sudah diantisipasi, meskipun saat ini parlemen Swiss sedang mempertimbangkan cara untuk melonggarkan prinsip netralitas negara tersebut.

Parlemen mengusulkan reformasi legislasi yang akan memungkinkan senjata untuk diekspor kembali ke negara yang sedang berperang, dengan syarat-syarat tertentu.

Negara tersebut harus sedang melaksanakan hak pertahanan diri, Dewan Keamanan PBB atau mayoritas dua pertiga Majelis Umum PBB harus memberikan sanksi atas pelanggaran hukum internasional, dan negara pembeli harus berjanji untuk tidak mengirimkan kembali senjata tersebut.

Perubahan ini mungkin akan memiliki batas waktu selama lima tahun.

(*)