Gubernur Dedi Mulyadi Kena Batunya, Dikritik Mendagri dan Anggota DPRD Jawa Barat

Tito mengkritik Dedi Mulyadi karena turunnya peringkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jabar.

Kritikan Tito disampaikan kepada Dedi Mulyadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025) lalu.

Diketahui bahwa capaian realisasi APBD 2025 Jawa Barat tidak lagi nomor satu.

Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama, tetapi kali ini merosot ke posisi ketiga nasional, kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dilansir TribunJabar.id.

Tito lantas meminta agar Dedi Mulyadi beserta jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” tutur Mendagri.

Pembelaan Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa APBD 2025 banyak dialokasikan untuk membayar utang dan sejumlah kewajiban.

Adapun APBD 2025 yang ditetapkan mencapai Rp 37 triliun.

Dari jumlah tersebut, diambil anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Sisanya yang sebesar Rp31 triliun, tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk program-program publik.

Pasalnya, pemerintah harus membayar sejumlah utang dan kewajiban seperti utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp600 miliar, Tunggakan BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati, Rp60 miliar, Operasional Masjid Al-Jabbar, sekitar Rp40 miliar dan tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun, yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," jelas Dedi Mulyadi, Rabu.

Menurut pria yang akrab disapa sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, meski kebutuhannya banyak Pemprov Jabar tetap berupaya mengelola anggaran dengan ketat agar dampak dari pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.