Mendagri Tito Ingatkan Bupati Pati Terkait Polemik Kenaikan PBB, Minta Komunikasi Lebih Santun

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sempat memicu aksi protes warga.

Tito mengimbau Bupati Pati, Sudewo, untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat secara santun dan terbuka.

“Silakan saja kalau bupatinya melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara-cara yang lebih santun,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Gelombang protes muncul setelah Bupati Sudewo menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Kebijakan tersebut memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025, di mana warga menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Meski kebijakan itu kemudian dibatalkan dan Sudewo menyampaikan permintaan maaf, wacana demonstrasi lanjutan tetap bergulir dan direncanakan berlangsung pada 25 Agustus mendatang.

Baca juga: Tetap Demo Meski Pajak Batal Naik, Warga Pati Tuntut Bupati Mundur

Tito menegaskan, aksi menyampaikan pendapat di muka umum sah-sah saja dilakukan, asalkan tidak disertai tindakan anarkis.

“Pendapat saya, Pansus kan ada mekanismenya, jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa kenaikan PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Baca juga: Viral Buruh Jahit Harian di Pekalongan Ditagih Pajak Rp 2,8 Miliar, Fakta Dibaliknya Mencegangkan