Gubernur Dedi Mulyadi Kena Batunya, Dikritik Mendagri dan Anggota DPRD Jawa Barat

TRIBUNTORAJA.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PDIP, Ono Surono, mengaku prihatin dengan penurunan peringkat capaian APBD 2025 Jawa Barat tersebut.

Sebab, kata Ono, Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua Nasional.

"Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono Surono, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, papar Ono, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2 persen, tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen).

Realisasi belanja juga masih stagnan di angka 37,8 persen, menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah.

“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” sebut Ono.

Menurut Ono, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, harus lebih membuka ruang kepemimpinan kolektif dan kolaboratif, alih-alih memusatkan pengambilan keputusan secara individual.

"Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis team work, bukan one man show. Kapasitas gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil Gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ono.

Selain itu, Dedi Mulyadi dinilai juga perlu membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan peran teknokratik birokrasi daerah, bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata.

Ono menjelaskan bahwa kritik ini bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan guna menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan membangun sinergi antar lembaga dan memastikan pemerintahan berjalan dalam rel konstitusional dan profesional.

“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” terangnya.

Ono pun berharap sang gubernur segera merumuskan langkah strategis dalam Refocusing Anggaran Semester Kedua, meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD.

“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” ujarnya.

Kritikan Mendagri

Kritikan juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.