Tahun Depan, Gas 3 Kg Satu Harga di Seluruh Daerah

TRIBUNTORAJA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memberlakukan kebijakan gas melon atau elpiji 3 kilogram (kg) satu harga di setiap provinsi di Indonesia mulai 2026 mendatang.

Bahlil mengatakan kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih digodok.

Tujuannya untuk mengatasi kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 kg di konsumen akhir melonjak.

"Untuk elpiji Perpres-nya kami lagi bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," ungkap Bahlil saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/25).

Selain itu, kata Bahlil, subsidi energi untuk elpiji 3 kg selalu meningkat di kisaran Rp80-87 triliun per tahun.

Menurutnya, penyaluran komoditas bersubsidi ini masih tidak tepat sasaran sehingga pemerintah akan melakukan pengetatan penyaluran.

Tahun ini, pemerintah menetapkan proyeksi volume elpiji subsidi sebanyak 8,17 juta metrik ton (MT) dalam APBN 2025.

Lebih kecil dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar 8,23 juta MT. Hal ini membuat kemungkinan kuota elpiji subsidi bakal jebol.

Berdasarkan outlook Kementerian ESDM, bakal tembus 8,36 juta MT berdasarkan rata-rata penyaluran harian Januari-April 2025 per kabupaten/kota.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan selama ini harga elpiji 3 kg di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, tergantung Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun harga yang diterima konsumen bisa melebihi HET bahkan sampai Rp50.000 per tabung.

"Setiap daerah itu kan beda-beda itu harga elpiji. Jadi harganya yang ditetapkan pemerintah itu justru reaksinya itu sangat tinggi, ada di satu daerah itu harga elpiji bisa Rp50.000 per tabung," jelas Yuliot.

Yuliot mencontohkan HET elpiji 3 kg yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp14.000 per tabung, namun karena rantai pasok yang terlalu panjang harganya bisa jauh di atas ketetapan.

Nantinya, pemerintah akan langsung menetapkan harga elpiji 3 kg di masing-masing provinsi, tergantung dengan biaya logistik atau transportasinya.

Mekanisme ini mirip dengan penetapan harga BBM oleh PT Pertamina (Persero).