Kemendikbudristek Ingatkan Kampus di Sulsel Tidak Main-main dengan KIP Kuliah

TRIBUNTORAJA.COM - Para rektor dan pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sultanbatara menandatangani pakta integritas pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Penandatanganan pakta integritas dilakukan disela sosialisasi KIP Kuliah Tahun 2025 di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Jl Sultan Alauddin, Selasa (1/7/25).

Penandatanganan disaksikan Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemendikbudristek, Henri Togar Hasiholan Tambunan dan Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman.

Henri Tambunan mengatakan, pakta integritas memuat komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana beasiswa KIP Kuliah.

Tujuannya memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Henri menegaskan, perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengusulkan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak memenuhi syarat atau bersifat fiktif.

Ia juga menekankan tindakan pungutan dari dana bantuan biaya hidup, pemotongan dana secara paksa, penahanan buku tabungan, atau pengambilan kartu ATM mahasiswa oleh pihak kampus merupakan pelanggaran hukum yang akan ditindak tegas.

Henri mengungkapkan sejumlah temuan selama tahun 2025 terkait penyimpangan pengelolaan KIP Kuliah di berbagai PTS.

Seperti pemotongan biaya hidup (23 persen), pungutan tambahan biaya pendidikan, penahanan buku tabungan atau ATM mahasiswa (14 persen), tidak mengembalikan dana yang harus dikembalikan (4 persen), serta pengusulan mahasiswa yang tidak layak (14 persen).

“Praktik seperti ini tidak hanya mencederai amanah program, tetapi juga menutup kesempatan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” ujar Henri dengan nada tegas.

Perguruan tinggi yang terbukti melanggar tidak akan mendapatkan kuota KIP Kuliah pada tahun anggaran berikutnya.

Bila pelanggaran tetap terjadi oleh tim pengelola yang sudah disanksi, maka hak kampus untuk mengusulkan mahasiswa penerima akan dicabut sepenuhnya.

Rektor Unismuh Makassar, Abdul Rakhim Nanda menyampaikan mahasiswa sangat terbantu dengan program KIP Kuliah karena mayoritas berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

"Beasiswa ini ibarat 'nafas tambahan' yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu," kata Abdul Rakhim.

"Komitmen terhadap integritas pengelolaan dana publik adalah bentuk penghormatan terhadap hak mahasiswa dan masa depan bangsa," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman, menegaskan beasiswa KIP Kuliah bukan sekadar bantuan finansial.

Tetapi bukti kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang setara dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Setiap tahun terdapat lebih dari 25 ribu pendaftar KIP Kuliah di wilayah LLDIKTI IX.

Namun hanya sekitar 5.000 hingga 6.000 mahasiswa yang diterima, sehingga menunjukkan betapa ketat dan berharganya seleksi ini.

Menurut Andi Lukman, program KIP Kuliah menjadi jembatan emas bagi anak-anak bangsa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas.

Oleh karena itu harus dikelola dengan penuh integritas.

Ia mengajak seluruh pimpinan PTS menjaga amanah tersebut dengan tanggung jawab tinggi dan menjadikannya bagian dari komitmen moral terhadap masa depan generasi penerus bangsa.(tribun timur)