LSM dan DPR Desak Batalkan MoU Penyadapan Kejagung: Hak Privasi Warga Terancam

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan operator seluler nasional memungkinkan Kejagung menyadap nomor Telkomsel, Indosat, dan XL.

Langkah ini memicu reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil.

”Koalisi masyarakat sipil mendesak Kejaksaan Agung menimbang untuk segera membatalkan nota kesepakatan terkait penyadapan dengan operator telekomunikasi. Pasalnya, MoU tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,” kata Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives Wahyudi Djafar melalui keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025) dilansir Kompas.id.

Menurutnya, kerja sama ini justru mengancam hak privasi warga yang dijamin konstitusi.

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan penyadapan data harus menjunjung tinggi hak atas perlindungan data pribadi.

”Penegakan hukum sangat penting, tetapi kejaksaan harus memperhatikan hak atas perlindungan data pribadi karena hak privat adalah hak konstitusional,” ujar Puan melalui keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025) malam.

Baca juga: Kejagung Bisa Sadap Nomor Telkomsel hingga XL, Begini Cara Lindungi Privasi Digital

Senada, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menyebut langkah Kejagung tersebut ibarat “pedang bermata dua”.

Ia mengakui kerjasama itu strategis untuk memperkuat penegakan hukum, namun dengan catatan.

“Penegak hukum tidak boleh serta-merta melakukan penyadapan tanpa tujuan hukum yang jelas dan tentunya harus memenuhi kriteria dan mekanisme yang ada,” tegas Sudding.

Baca juga: Kejagung Bisa Sadap Nomor Telkomsel, Indosat, XL: Ini Isi MoU dengan Operator

Politikus asal Partai Demokrat itu juga mengingatkan agar kolaborasi ini dilandasi regulasi dan pengawasan yang ketat.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi termasuk Imparsial, ELSAM, ICJR, dan lainnya, khawatir MoU ini mempermudah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Mereka menyoroti bahwa pasal dalam UU Penyadapan Kejaksaan sudah mengatur batasan penggunaan alat penyadap.

Baca juga: Jaga Privasi Anda, Begini Cara Sembunyikan Nomor HP agar Tak Terlihat di Getcontact

“Penyadapan bisa menimbulkan ketakutan yang luar biasa terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu, juga terancamnya hak untuk berserikat dan berkumpul, hingga tidak bebasnya seseorang berpindah,” ujar perwakilan koalisi, seperti dilaporkan Kompas.id.

Anggota DPR lainnya, seperti Rudianto Lallo, menekankan Kejagung harus berhati-hati.

Jika aparat melanggar aturan, “tidak punya dasar hukum untuk dijadikan pembuktian dalam persidangan,” ujarnya.

Kekhawatiran publik mencuat di media sosial karena banyak warga mempertanyakan bagaimana penyadapan bisa mengancam privasi mereka.

(*)