Sabtu, 11 April 2026

Bakal Razia Pesantren Palsu, Menko PM: Terbanyak di Jawa Barat

Menko PM Muhaimin Iskandar akan razia pesantren ilegal, fokus di Jawa Barat. Langkah ini untuk menjaga citra 39 ribu pesantren sah di Indonesia.

Tayang:
Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
zoom-inlihat foto Bakal Razia Pesantren Palsu, Menko PM: Terbanyak di Jawa Barat
Warta Kota Live/Yolanda Putri Dewanti
PESANTREN PALSU - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menko PM Muhaimin Iskandar akan razia pesantren ilegal, fokus di Jawa Barat. Langkah ini untuk menjaga citra 39 ribu pesantren sah di Indonesia. 

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan segera melakukan razia terhadap pesantren-pesantren ilegal, dengan fokus utama di wilayah Jawa Barat.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menko PM, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, usai menghadiri International Conference on The Transformation of Pesantren di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam WIB.

Muhaimin menegaskan bahwa keberadaan pesantren ilegal telah merusak citra ribuan pesantren sah yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

 

Ia menyebut, dari sekitar 39 ribu pesantren yang terdaftar resmi, masih banyak yang mengklaim status pesantren tanpa memenuhi standar dan prosedur yang berlaku.

“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” kata Muhaimin dikutip dari Antara.

Menurutnya, beberapa pesantren tak hanya tidak terdaftar secara resmi, tetapi juga menjalankan praktik eksploitatif terhadap santri, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu.

 

Baca juga: Kronologi Dokter di Luwu Sulsel Diduga Lecehkan Pasien, Modus Bawa Cokelat

 

“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan. Saya kan menteri ya, dan tentu menggunakan kewenangan saya agar pesantren yang tidak tertib, kami tertibkan,” tegasnya.

Muhaimin juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut aktif dalam menertibkan dan meninjau ulang legalitas pesantren-pesantren yang beroperasi di daerah masing-masing.

Ia mengajak Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk bersinergi melakukan registrasi dan peninjauan ulang terhadap lembaga pendidikan yang mengklaim sebagai pesantren.

 

Baca juga: Media Asing Soroti Insiden Pendaki Brasil Juliana Marins yang Tewas di Gunung Rinjani NTB

 

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved