Profil 4 Perusahaan Tambang Nikel yang Beroperasi di Raja Ampat

TRIBUNTORAJA.COM - Raja Ampat, Papua Barat Daya, selama ini dikenal dengan destinasi wisata di Indonesia.

Namun, beberapa hari terakhir ini, warga Indonesia tersentak mendengar kabar jika sejumlah pulau di Raja Ampat menjadi lokasi aktivitas penambangan dan hilirisasi nikel.

Aktivitas penambangan ini mencuat setelah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam acara "Indonesia Critical Minerals Conference and Expo" di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (3/6/2025) lalu.

Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, tengah menyampaikan sambutannya. 

Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. 

Dalam orasinya, Greenpeace Indonesia menyebut, aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. 

Rupanya, aktivitas ini telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di tiga pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. 

Peristiwa yang diduga terjadi akibat pembabatan hutan dan pengerukan tanah itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. 

Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui adanya aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

Disebutkan, perusahaan yang beroperasi adalah PT GAG Nikel.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. 

Namun, yang beroperasi hanya satu yakni PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk. 

"Yang beroperasi itu adalah PT GAG Nikel. IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Sementara yang lainnya masih eksplorasi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Namun, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), ada empat perusahaan yang mengeruk nikel di Raja Ampat, salah satunya memang PT Gag Nikel.

Keempat perusahaan telah mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP. Dan, dari keempat perusahaan ini, hanya tiga perusahaan yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

Berikut profil keempat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat dikutip dari Kompas.com:

1. PT Gag Nikel 

Mengutip Harian Kompas, PT Gag Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998. 

Mulanya, saham PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75 persen dan PT Antam Tbk sebesar 25 persen. 

Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd sehingga PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam. 

Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. 

Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar. 

PT Gag Nikel mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018. 

2. PT Anugerah Surya Pratama 

Perusahaan ini termasuk penanam modal asing (PMA), milik raksasa nikel asal China, Wanxiang Group. 

Di Indonesia, induk dari PT Anugerah Surya Pratama adalah PT Wanxiang Nickel Indonesia. 

Dilihat dari situs resmi perusahaan, PT Wanxiang Nickel Indonesia juga jadi salah satu perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Morowali. 

Bisnis inti perusahaan adalah tambang nikel dan peleburan Feronikel. 

Area tambangnya juga terletak di Pulau Waigeo dan Manuran, Papua. 

3. PT Mulia Raymond Perkasa 

Hanya sedikit informasi yang bisa digali dari PT Mulia Raymond Perkasa. 

Namun, merujuk pada data KLH, perusahaan ini melakukan pertambangan di Pulau Batang Pele. 

KLH tidak menyebut luasan aktivitas pertambangan. Dalam keterangan resminya, KLH menyatakan PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. 

Seluruh kegiatan eksplorasi pun sudah dihentikan. Kantor perusahaan ini tercatat berada di The Boulevard Office, Jakarta Pusat. 

4. PT Kawei Sejahtera Mining 

Tak banyak informasi yang bisa ditelusuri dari PT Kawei Sejahtera Mining. 

Mengutip laman Kementerian ESDM, PT Kawei Sejahtera Mining adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Minerba dengan izin usaha pertambangan (IUP) untuk operasi produksi bijih nikel. 

IUP tersebut memiliki nomor 5922.00 dan valid hingga 26 Februari 2033. 

Sementara KLH menyebut, PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. 

Aktivitas PT Kawei Sejahtera Mining tersebut menyebabkan sedimentasi di pesisir pantai. 

KLH memberikan sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan, dan perusahaan terancam dikenakan pasal perdata.

Penjelasan Menteri ESDM

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat diterbitkan sebelum dia menjabat sebagai menteri. 

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat yaitu PT GAG Nikel. Perusahaan ini mengantongi ijin IUP tahun 2017 dan mulai beroperasi 2018.

"Perlu saya tegaskan, saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya belum masuk kabinet," ujar Ketum Partai Golkar itu.

Bahlil juga memastikan jika lokasi PT GAG Nikel melakukan aktivitas tambang jauh dari Pulau Piaynemo.

Diketahui bahwa Pulau Piaynemo merupakan ikon wisata Raja Ampat, yang terkenal dengan pemandangan bukit karst dan terumbu karang. 

Bahlil mengatakan bahwa perusahaan ini beroperasi di Pulau Gag, berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo.

Kabupaten Raja Ampat memang merupakan gugusan pulau-pulau. 

Kabupaten Raja Ampat yang memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Ada empat pulau besar di sana yakni Pulau Misool, Salawati, Batanta, dan Waigeo.

Dari ratusan pulau ini, Sebagian besar tidak berpenghuni.

"Jadi, itu Itu tidak benar (tambang di Pulau Piaynemo). Tapi, lokasinya ada di Pulau Gag yang jaraknya cukup jauh dari Piaynemo. Saya tahu karena saya cukup sering ke Raja Ampat,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kawasan konservasi serta destinasi wisata strategis, termasuk wilayah-wilayah penting di Raja Ampat.

Karena itu, pihaknya dari Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan agar kebijakan yang diambil berdasarkan informasi yang objektif.
Sumber: Kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil Lengkap 4 Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat"