Viral TNI Masuk Kampus, Mendikti Saintek: Perguruan Tinggi Tempat Terbuka

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto merespons polemik kehadiran personel TNI di lingkungan kampus yang mencuat usai pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Isu tersebut memicu gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah.

Menurut Brian, keterlibatan TNI di kampus bukanlah hal baru dan tidak harus dimaknai sebagai bentuk intervensi.

Ia menyebut kampus merupakan ruang terbuka untuk kolaborasi, termasuk dengan unsur militer, selama berada dalam kerangka akademik dan riset.

"Kami dalam konteks kerja sama penelitian, kerja sama kuliah akademik, mengisi materi dan sebagainya, kampus itu adalah tempat yang terbuka, dan sudah banyak berjalan sebenarnya. Beberapa mitra kampus tidak hanya dari TNI, juga dari kalangan industri dan profesional lainnya, tentu bisa terlibat dalam proses pengajaran dan juga dalam proses penelitian," ujar Brian usai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menilai keterbukaan kampus terhadap pihak eksternal justru mendorong ekosistem akademik yang lebih inovatif.

Baca juga: Dua Anggota TNI Jadi Tersangka Pengeroyokan Warga hingga Tewas di Serang Banten

"Jadi sekali lagi dalam konteks itu tentu Kemendikti Saintek menyampaikan kampus itu tempat terbuka karena justru dengan keterbukaan dan kerja sama berbagai pihak, permasalahan-permasalahan riset dan inovasi bisa dijawab lebih luas," tegasnya.

Brian mencontohkan kolaborasi Kemendikti Saintek dengan industri pertahanan nasional seperti PT Pindad.

"Misalnya kami dengan Pindad, itu kan industri angkatan juga, industri senjata. Tentu itu kaitannya dengan TNI. Kami bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan pertahanan di Indonesia. Jadi secara itu tidak ada masalah," jelasnya.

Baca juga: Viral Tentara Datangi Mahasiswa UI Depok dan UIN Semarang, Kapuspen TNI: Bukan Anggota Kami

Terkait kekhawatiran bahwa kehadiran TNI bisa mengancam kebebasan akademik, terutama di tengah ramainya unjuk rasa mahasiswa menolak revisi UU TNI, Brian menegaskan bahwa kerja sama dengan militer murni dalam konteks akademik.

"Sebenarnya dapat kami sampaikan beberapa kerja sama, sekali lagi dalam konteks akademik dan riset. Secara luas, setiap universitas tidak sedikit yang sudah melakukan kerja sama dengan berbagai mitra, tidak hanya dengan TNI," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan pengembangan teknologi di daerah-daerah perbatasan sering kali memerlukan kolaborasi dengan unsur militer.

Baca juga: Ribuan Tentara Masih Duduki Jabatan Sipil, DPR Minta Panglima TNI Bersikap

"Banyak sekali kebutuhan untuk pertahanan kita di daerah terluar yang membutuhkan terobosan-terobosan teknologi. Jadi kami melihatnya dalam konteks itu. Bahwa kemudian ada hal-hal lain, itu di luar konteks kami sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi," katanya.

Sebelumnya, kekhawatiran soal potensi dominasi militer di kampus disuarakan oleh praktisi pendidikan Darmaningtyas.

Ia menilai keterlibatan militer, termasuk melalui program bela negara, dapat mengikis daya kritis sivitas akademika.

Baca juga: UU TNI Disahkan, Tentara Bisa Duduki Jabatan di 14 Kementerian, Masa Pensiun Diperpanjang

”Saya khawatir kalau TNI masuk ke dalam kampus, termasuk melalui program bela negara, hal itu akan menumpulkan daya kritis sivitas akademika. Kampus-kampus perguruan tinggi negeri jangan mundur ke belakang pada masa Orde Baru yang tak mempunyai daya kritis lagi,” ujarnya dikutip dari Kompas.id, Minggu (20/4/2025).

Menurut Darmaningtyas, pada masa Orde Baru, keberadaan mata kuliah Kewiraan yang diampu oleh perwira TNI meninggalkan kesan militeristik yang membatasi ruang berpikir mahasiswa.

Ia berharap model seperti itu tidak kembali diterapkan di era reformasi.

(*)