Siswa Keracunan hingga Dapur Tak Dibayar, DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dugaan sementara atas kasus keracunan di Cianjur disebabkan oleh kelalaian dalam proses...
Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Permintaan ini muncul usai sejumlah persoalan terungkap, mulai dari dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, hingga tunggakan pembayaran hampir Rp 1 miliar terhadap salah satu dapur penyedia makanan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.
"MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata Netty kepada wartawan, Rabu (23/3/2025).
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai aspek program tersebut, termasuk mekanisme pengawasan di lapangan, standarisasi makanan yang aman dan bergizi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.
"Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty.
Terkait insiden dugaan keracunan massal di Cianjur, Netty mendesak investigasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan dalam program MBG, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Baca juga: Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis Belum Dibayar, Nilainya Rp1 Miliar
“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.
Netty juga menyoroti pentingnya sistem keuangan dan administrasi yang tertata dalam program tersebut.
Ia menilai keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa berpotensi mengganggu kelangsungan program.
Baca juga: Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata Jakarta Tutup: Tunggakan Hampir Rp1 M, Ada Penggelapan Dana?
194 Pelajar di Garut Keracunan Usai Santap MBG, 19 Dirawat Intensif |
![]() |
---|
KPK Desak Perpres Larangan Rangkap Jabatan Usai Putusan MK |
![]() |
---|
Banyak Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Mensesneg: Itu Bagian dari Penugasan |
![]() |
---|
Bareskrim Polri Bakal Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Pekan Depan |
![]() |
---|
Curhatan Panjang Cinta Kuya Dirujak Netizen: Kuliah di Luar Negeri Tapi Enggak Tahu Pakai Titik Koma |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.