Hotel Kehilangan 40 Persen Pendapatan Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo

TRIBUNTORAJA.COM - Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak pada bisnis perhotelan. 

Sekretaris BPD PHRI Sulsel Nasrullah Karim saat menjadi narasumber forum group discussion (FGD) di redaksi Tribun Timur, Senin (18/2) mengatakan, secara nasional pemotongan anggaran pemerintah akan berdampak hingga Rp24,807 triliun dalam satu tahun.

Rinciannya Rp16,538 triliun bersumber dari akomodasi hotel dan Rp8,269 triliun untuk kegiatan meeting atau pertemuan. 

Nasrullah merinci lagi, jumlah kamar hotel bintang lima di Indonesia mencapai 50.813. Dalam setahun, tingkat okupansi kamar hotel bintang lima tersebut mencapai 52 persen. 

Sebanyak 10 persen di antaranya diisi oleh kegiatan pemerintah dengan tarif room rate di angka Rp2,5 juta per pax. 

Potensi pendapatan dari akomodasi kegiatan pemerintah di hotel berbintang lima bisa mencapai Rp2,411 triliun. 

Kemudian jumlah kamar hotel bintang 4 sebanyak 122.860 dan 134.348 kamar untuk hotel bintang tiga. 

Hotel bintang 3 dan 4 memiliki okupansi 52 persen. 40 persen di antaranya diisi dengan kegiatan pemerintahan dengan government room rate Rp600.000/pax.

Sehingga potensi pendapatan dari akomodasi kegiatan pemerintah di hotel berbintang tiga dan empat bisa mencapai Rp14,127 triliun. 

"Total akomodasi Rp16,538 ditambah kegiatan meeting sebesar Rp8,269, sehingga potensi pendapatan secara nasional mencapai Rp24,807 triliun,"

Efisiensi anggaran ini juga akan berdampak terhadap setoran pajak hotel kepada pemerintah. 

Selama ini, sektor perhotelan, hiburan dan restoran berkontribusi hingga 30 persen terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

Karenanya, ketika sektor ini terkoreksi, pasti PAD Makassar juga akan terkoreksi.

"Sehingga memang bagaimana  ini pemerintah kedepannya juga harus menjaga keamanan berinvestasi. Berinvestasi di hotel itu bukan main-main jumlahnya," ulasanya. 

"Anggaplah bahwa hotel-hotel kecil saja hitungan kasarnya itu Rp50 juta per kamar. Jadi berapa investasi yang harus kita keluarkan kalau terjadi koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah," sambungnya.