Armin Mustamin Toputiri: Pemekaran Daerah Perlu Didukung

Armin mengaku wacana pembentukan DOB Luwu Tengah memang sudah menjadi perbincangan di kalangan anggota DPR RI.

Editor: Apriani Landa
Instagram Armin Toputiri
LUWU TENGAH - Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan DOB Luwu Tengah, Armin Mustamin Toputiri. Menanggapi wacana pemekaran daerah, Armin mendukung langkah pemekaran wilayah yang harus didorong. 

TRIBUNTORAJA.COM - Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dinilai akan sulit terwujud. Anggaran kembali jadi masalahnya.

Diketahui, masyarakat di daerah Lamasi dan Walenrang (Walmas) telah lama memperjuangkan untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Mereka ingin lepas dari Kabupaten Luwu.

Salah satu alasannya, karena masalah geografis.

Wilayah Lamasi-Walenrang berada di antara Kota Palopo dan Luwu Utara.

Jadi, jika masyarakat dari Walmas ingin mengurus administrasi ke Belopa, ibukota Kabupaten Luwu, jaraknya jauh, harus melewati wilayah Kota Palopo dulu. 

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan DOB Luwu Tengah, Armin Mustamin Toputiri, mengaku mendukung ide pemekaran sebagai langkah yang perlu didorong. 

"Sebagai mantan Ketua Pansus DOB Luwu Tengah di DPRD Sulsel, saya rasa pemekaran perlu disupport," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Sabtu (1/2/2025).

Ia mengaku wacana tersebut memang sudah menjadi perbincangan di kalangan anggota DPR RI.

Namun, Armin juga menyampaikan keraguannya tentang pelaksanaan wacana tersebut, terutama terkait dengan kondisi keuangan negara saat ini. 

"Cuman saya agak sedikit pesimis jika wacana ini digerakkan saat ini untuk mencabut moratorium pembentukan DOB," ungkapnya.

Pasalnya, kader Golkar Sulsel itu mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah fokus pada refocusing anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran MBGyang menyebabkan terbatasnya dana untuk program-program lainnya, termasuk pembentukan DOB.

"Faktanya, kondisi keuangan negara kita saat ini, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) terbaru, semua instansi negara diminta untuk melakukan refocusing anggaran, sepertinya untuk mencukupi kebutuhan anggaran MBG," ungkapny. 

Ia menilai bahwa masalah pendanaan untuk pemekaran wilayah sudah menjadi kendala yang besar sejak dahulu, dan masalah tersebut kemungkinan besar tetap menjadi tantangan utama di masa mendatang.

"Disisi lain pembentukan memerlukan anggaran besar, saya kira titik masalah DOB sejak dulu begitu, apalagi saat ini," jelasnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved