Transaksi Uang Elektronik Bakal Kena PPN 12 Persen? Ini Penjelasan DJP

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, menegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi uang elektronik bukanlah kebijakan baru.

Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait kabar bahwa transaksi uang elektronik akan dikenai PPN 12 persen mulai tahun depan.

“Pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah berlaku sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang efektif mulai 1 Juli 1984. Jadi, ini bukan objek pajak baru,” ujar Dwi dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (20/12/2024), sebagaimana dilansir dari Antaranews.

Aturan dalam PMK 69 Tahun 2022

Pengenaan PPN pada transaksi keuangan elektronik diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022.

Menurut PMK tersebut, PPN dikenakan pada layanan keuangan elektronik, termasuk:

• Uang elektronik,
• Dompet elektronik (e-wallet),
• Gerbang pembayaran (payment gateway),
• Switching,
• Kliring,
• Penyelesaian akhir (settlement), dan
• Transfer dana.

Baca juga: PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen Mulai 2025, Ganjar Pranowo: Bikin Ngilu

PPN ini diberlakukan atas biaya layanan atau komisi, seperti biaya registrasi, top-up, pembayaran transaksi, transfer dana, serta tarik tunai pada uang elektronik.

Selain itu, layanan dompet elektronik, seperti pembayaran tagihan, penggunaan fitur paylater, dan merchant discount rate (MDR), juga dikenakan PPN.

Namun, nilai uang elektronik itu sendiri, saldo, bonus poin, reward poin, dan transfer dana murni tidak termasuk dalam objek PPN.

Baca juga: Jenis Beras Khusus yang Kena Kenaikan PPN 12 Persen Mulai 2025