Termasuk Miftah Maulana, 52 Pejabat Kabinet Prabowo-Gibran Belum Setor LHKPN

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Sebanyak 52 pejabat dalam Kabinet Merah Putih dilaporkan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 3 Desember 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang dirilis, dari total tersebut, 16 pejabat menduduki jabatan menteri atau kepala lembaga setingkat menteri.

Sebanyak 27 lainnya adalah wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri.

Sisanya, 9 pejabat berasal dari utusan khusus, penasihat khusus, atau staf khusus presiden.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Baca juga: Paslon Pilkada Tana Toraja 2024 Diwajibkan KPU Setor LHKPN

KPK: 72 Pejabat Sudah Patuh

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari 124 pejabat wajib lapor di Kabinet Merah Putih, 72 di antaranya telah memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN mereka.

"Kami mengapresiasi kepada pejabat yang sudah patuh menyampaikan LHKPN-nya," ujar Budi, Kamis (5/12/2024).

Namun, ia juga mengimbau kepada pejabat yang belum melapor agar segera memenuhi kewajiban tersebut, mengingat tenggat waktu pelaporan adalah tiga bulan sejak pelantikan pada 21 Oktober 2024.

Baca juga: LHKPN Diverifikasi KPK, 30 Calon Anggota DPRD Tana Toraja Siap Dilantik September