Massa Gelar Aksi di Gedung DPR RI, Dukung Putusan MK dan Tuntut Kebebasan Beroposisi

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Demonstrasi yang digelar untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada mencerminkan perlawanan masyarakat terhadap upaya DPR yang dinilai merongrong demokrasi.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa ada beberapa isu penting yang diperjuangkan dalam aksi ini.

"Hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk menghormati prinsip-prinsip dasar seperti independensi peradilan dan netralitas," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2024) pagi.

Ia juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk berserikat dan berpolitik.

"Kebebasan untuk berserikat dan partai politik untuk beroposisi dengan pemerintah terpilih harus dihormati," tambahnya.

Lebih lanjut, Usman menekankan bahwa pemerintah seharusnya menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat sipil agar mereka dapat menjalankan peran sebagai pengontrol kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

Baca juga: Mahasiswa UNM Makassar Akan Demo di DPRD Sulsel, Ini Tuntutannya

Ia juga menyoroti pentingnya menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

Senada dengan Usman, Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, menekankan bahwa masyarakat menginginkan agar Pilkada mengacu pada putusan MK, bukan pada revisi UU Pilkada yang sedang digodok oleh DPR.

"Kita mendukung putusan MK, bukan putusan DPR," ujar Ray pada hari yang sama.

Baca juga: Sidang Paripurna Pengesahan UU Pilkada Ditunda