BKN Diduga Diretas, CISSReC: Data PNS Nasional Dijual

TRIBUNTORAJA.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga menjadi korban peretasan, yang mengakibatkan kebocoran data, termasuk data milik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha.

Dr. Pratama menyebut bahwa dugaan peretasan data BKN ini berawal dari sebuah postingan di Breachforums oleh seorang peretas dengan nama samaran TopiAx pada Sabtu (10/8/2024).

Dalam unggahannya, peretas tersebut mengklaim telah memperoleh data BKN yang mencakup 4.759.218 baris informasi.

Data tersebut mencakup berbagai detail seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal pengangkatan sebagai CPNS, tanggal pengangkatan sebagai PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS.

Informasi lainnya yang bocor termasuk golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun kelulusan.

Baca juga: PDN Diretas Hacker: Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPK Diminta Turun Tangan

Pratama menjelaskan bahwa peretas juga menyertakan sampel data dari 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.

Terkait hal ini, CISSReC telah melakukan verifikasi secara acak terhadap 13 ASN yang namanya muncul dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp.

"Menurut mereka, data tersebut valid, meskipun ada yang menyebutkan kesalahan dalam penulisan digit terakhir pada NIP dan NIK," ungkap Pratama, seperti dilansir dari Antara, Minggu (11/8/2024).

Baca juga: Data Inafis Polri dan Bais TNI Diretas, Dijual di Dark Web

Selain data tersebut, dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menyebutkan bahwa masih banyak data lainnya yang juga dibocorkan peretas.

Data tersebut terdiri dari clear text (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) dan teks yang telah diproses dengan metode kriptografi.

Baca juga: Laman Facebook Pemkab Tana Toraja Diduga Diretas, Foto Pria Bugil Jadi Latar

Data BKN yang bocor dijual di sebuah forum hacker dengan harga penawaran sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp160 juta).

Hingga Minggu pagi, Pratama menyatakan bahwa belum ada konfirmasi resmi dari BKN maupun instansi terkait seperti BSSN dan Kominfo mengenai dugaan kebocoran data ini.

(*)