Ada Campur Tangan Istana di Balik Mundurnya Airlangga Hartarto

TRIBUNTORAJA.COM - Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ada kekuatan besar di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Kekuatan besar yang dimaksud yakni campur tangan Istana Negara.

Dedi menilai keputusan Airlangga tersebut cukup mengejutkan.

Pasalnya, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga memiliki prestasi yang gemilang.

"Mundurnya Airlangga Hartarto di tengah prestasi membawa Golkar di pemilu 2019 dan 2024 memang cukup mengejutkan," kata Dedi kepada Tribun Minggu (11/8).

 Arilangga, kata Dedi, juga berhasil melewati momentum di mana dia pernah dalam posisi wacana "digoyang" sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Sehingga rasanya bukan persoalan soliditas tetapi mungkin ada tekanan yang memiliki kekuatan, dibandingkan rival-rival politiknya di Golkar tentu kekuatan ini mengarah ke Istana," ujarnya.

Lebih lanjut, momentum pengunduran diri Airlangga bertepatan dengan penyelenggaraan pilkada 2024.

Dia menilai, kekuatan itu turut membatasi ruang gerak Airlangga untuk mengusung kader terbaik di Pilkada Serentak 2024.

Misalnya, keinginan Airlangga yang hendak mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat, namun akhirnya malah maju di DKI Jakarta.

"Keputusan Airlangga Hartarto yang sebelumnya menginginkan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat tetapi Gerindra lebih dulu mewacanakan Ridwan Kamil di Jakarta dan faktanya tiba-tiba Ridwam Kamil disetujui maju di Jakarta," ucapnya.

"Dan menurut saya banyak persoalan yang membuat Airlangga tidak bebas lagi menentukan keputusan," pungkasnya.

Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin pun bicara soal mekanimse penunjukan PIt Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Dimana, berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme yang telah baku dan berjalan dinternal partai, maka penunjukan PIt dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Terlebih, sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi No: 08 Tahun 2020 Tentang Pergantian Antar Waktu, Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak No. 01/2020) Tentang Tata Kerja DPP Partai Golkar serta kelaziman yang berlaku selama ini.