Diminta Bersaksi di MK, Megawati Tertawa

TRIBUNTORAJA.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri siap jika dipanggil untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi Bu Mega siap, sekiranya dihadirkan dan beliau akan datang. Kami akan mengawal sebaik-baiknya," kata Hasto di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengatakan Megawati tertawa ketika mendengar kabar diminta bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di MK.

"Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa," ujarnya.

Menurut Hasto, Megawati bersedia jika dipanggil MK untuk memberikan keterangan sebagai saksi di MK.

"Kemudian (Megawati) mengatakan, 'lho kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu'," ucapnya.

Permintaan Megawati untuk bersaksi di MK sebelumnya disampaikan tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan.

Otto meminta agar Megawati dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.

Hal ini merespons permintaan tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar agar menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dipanggil untuk memberikan keterangan.

Otto mengungkapkan, pihaknya bisa saja meminta MK menghadirkan Megawati dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut.

Namun dia menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal melakukan hal tersebut.

"Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan gitu masalahnya kan?" ujar Otto setelah sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).

Otto mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan apakah nanti akan juga memohon agar Megawati atau pimpinan-pimpinan partai yang lain dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini.

Menurut Otto, pihaknya menemukan indikasi kecurangan pilpres yang dilakukan oleh kubu lawan.

Oleh karena itu, keterangan Megawati dan elite partai politik lain mereka nilai penting untuk mengusut keterkaitan tokoh-tokoh tersebut dengan dugaan kecurangan pemilihan.