Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Temuan 53 Potensi Kecurangan Pemilu di 10 Daerah

Satu potensi kecurangan masih dalam penelitian.

Kecurangan terkait kampanye Prabowo-Gibran didominasi oleh masalah netralitas pejabat negara, aparatur negara/desa, dan politik uang dalam bentuk door prize atau hadiah kampanye.

Sementara empat potensi kecurangan terkait Ganjar-Mahfud mencakup dugaan pelanggaran pose tiga jari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Jember, Jawa Timur.

Baca juga: Doa Syafaat Kristen Protestan Untuk Pencoblosan Pemilu 2024

Dari temuan-temuan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil membaginya berdasarkan jenis kecurangan yang menjadi fokus pemantauan.

Ada empat fokus pemantauan, yaitu politik uang, netralitas pejabat negara/aparatur negara dan pemerintah desa; netralitas atau profesionalitas penyelenggara pemilu, penyalahgunaan fasilitas negara, dan manipulasi suara.

Hingga saat ini, fokus pemantauan terkait netralitas pejabat negara, aparatur negara, dan pemerintah desa memiliki jumlah temuan tertinggi, yakni sebanyak 22 temuan.

Baca juga: Safar Harap Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Tana Toraja Tanpa Kendala

Sementara itu, temuan terkait politik uang berjumlah 20, netralitas penyelenggara pemilu 10 temuan, dan penyalahgunaan fasilitas negara 7 temuan.

"Temuan penyalahgunaan fasilitas negara termasuk politisasi distribusi bantuan rice cooker dari Kementerian ESDM, penggunaan kegiatan pemerintah seperti rapat kerja untuk mendukung calon tertentu, hingga penggunaan mobil dinas untuk kegiatan kampanye," kata Almas.

(*)