Pilpres 2024
Heboh Pernyataan Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat bersama calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/24012024_Presiden_Jokowi.jpg)
Ia juga mengingatkan kepentingan kepala negara bersifat murni untuk kepentingan masyarakat bukan beralaskan kepentingan perorangan atau kelompok.
"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju," ujar Anies.
Lebih lanjut Anies menyerahkan penilaian pernyataan Presiden Jokowi soal presiden bisa kampanye dan memihak kepada ahli-ahli hukum tata negara, apakah hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak. Karena negara kita masih menggunakan hukum, jadi kita rujuk kepada aturan hukum aja, sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," ujar Anies.
Jokowi Harusnya Menahan Diri
Hal lain yang menjadi sorotan saat ini adalah adanya kunjungan Jokowi di berbagai tempat menjelang Pilpres 2024, seperti salah satunya ke Jawa Tengah.
Padahal, kontestasi politik lima tahunan akan diselenggarakan kurang dari satu bulan lagi.
Pengamat politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan menilai kunjungan kerja Jokowi di Jawa Tengah menjelang pemungutan suara dipandang sebagai sesuatu yang tak elok.
Terlebih dilakukan pada masa kampanye terbuka.
Kunjungan Jokowi justru akan mengganggu proses jalannya demokrasi di masyarakat.
Seperti diketahui pada Januari ini Presiden tercatat telah mengunjungi sejumlah daerah di Jateng di antaranya Cilacap, Banyumas, Purworejo, dan Brebes, Salatiga, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo.
Pada Selasa (23/1/2024), Jokowi juga berkunjung ke Grobogan, Blora, dan Kota Semarang.
"Sejak minggu kemarin kan kita memasuki kampanye terbuka, tampaknya seharusnya tidak dilakukan kunjungan itu ke daerah mana pun, bukan hanya Jateng," ungkap Andreas, Senin.
Menurutnya, terlepas dari posisi Jokowi sebagai kepala negara yang berhak untuk menjumpai masyarakat, Jokowi mestinya mampu menahan diri.
Mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.