Heboh Pernyataan Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

TRIBUNTORAJA.COM - "Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)."

Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi heboh. Berbagai komentar pro dan kontra ramai di media sosial.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berada di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Saat itu, Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ayah dari cawapres Nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ini menyebut seorang menteri dan kepala negara boleh memihak salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Potensi Kecurangan di Pilpres 2024 Pasca Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye

Bahkan, tambahnya, presiden boleh ikut berkampanye dalam pesta demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat bersama calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," katanya.

Jokowi berpandangan, baik menteri-menteri atau pun presiden itu memiliki hak demokrasi.

Pasalnya, meskipun mereka merupakan pejabat publik, mereka juga pejabat politik, sehingga boleh berpolitik.

Tanggapan TKN

Menanggapi pernyataan Jokowi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, ikut menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan di Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkap Habiburokhman karena merespons sejumlah tudingan yang menyebut Jokowi melanggar hukum dan etika ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu paslon.

Apalagi saat ini putra sulungnya juga ikut dalam kontestasi politik.

"Narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik, tidak ada yang salah juga."