Mahfud MD Singgung Tambang Ilegal Dibekingi Aparat dan Pejabat, KSAD: Silahkan Lapor

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa siap menerima laporan jika terdapat indikasi prajurit yang mendukung atau membekingi pertambangan ilegal.

Meski mengaku tidak mengetahui secara detail tentang kewenangan dan legalitas pertambangan, Maruli memberikan dorongan untuk melaporkan kejadian semacam itu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Maruli Simanjuntak seperti yang dilansir dari Antara pada Senin (22/1/2024).

"Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan," tegas Maruli.

KSAD Maruli menegaskan bahwa prajurit yang terbukti mendukung tambang ilegal akan dikenai sanksi, sebagaimana kasus-kasus sebelumnya.

Ia juga mengingatkan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam penambangan ilegal di masa lalu telah dicabut jabatannya dan dikenai sanksi lainnya.

Baca juga: Debat Kedua Khusus Calon Wakil Presiden Tunjukkan Karakter Asli Cawapres

Menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut adanya aparat dan pejabat yang mendukung pertambangan ilegal, Maruli menilai pernyataan tersebut belum lengkap.

"Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu," lanjutnya.

KSAD Maruli menegaskan bahwa TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajuritnya.

Baca juga: Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Pasca Debat, Ganjar-Mahfud Mulai Pepet Prabowo-Gibran