APBN 2023

Rp260,9 Triliun Habis untuk Gaji PNS, APBN 2023 Tekor Rp347,6 Triliun

Menurut Sri Mulyani, capaian itu sekaligus mencetak hattrick selama tiga tahun berturut-turut jumlah penerimaan pajak melampaui target

Editor: Imam Wahyudi
Kompas.com
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. 

Kemudian, PPN dan PPnBM sebesar Rp 764,3 triliun atau 104,6 persen dari target. Sri Mulyani bilang, penerimaan pajak ini tumbuh double digit 11,2 persen.

Sedangkan PBB dan Pajak lainnya sebesar Rp 43,1 triliun atau 114 persen dari target dan tumbuh tinggi sebesar 39,2 persen.

"Jadi 3 komponen PPN PPnBM, PPH non migas, dan PBB pajak lainnya semuanya growth nya positif bahkan dua adalah double digit yang sangat tinggi," jelasnya.

Untuk PPH Migas mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar -11,6 persen atau hanya mencatat Rp 68,8 triliun sepanjang 2023.

"Karena tadi harga komoditas Migas turun dan juga dalam hal ini ada beberapa faktor mengenai penerimaan yang tidak berulang, yaitu waktu terjadinya teks amnesti yang kedua atau PPS program pengungkapan sukarela Tahun 2022 yang tidak berulang lagi," ungkap Sri Mulyani.

Anggaran IKN

Dalam paparan tersebut, Menkeu juga menjabarkan mengenai realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara(IKN). Kata dia realisasi anggaran IKN 2023 sebesar Rp 26,7 triliun atau 97,6 persen dari pagu anggaran.

Berdasarkan paparan, jumlah tersebut terdiri dari klaster infrastruktur Rp 23,8 triliun dan klaster non infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun.

"IKN tahun ini kita belanjakan Rp 26,7 triliun. Itu anggaran total untuk tahun ini Rp 27,4 triliun. Apa saja ini? Yang Ro 23,8 triliun untuk infrastruktur terutama mulai dari komplek dari istana dan pemerintahan pusat di kawasan intinya," kata Sri Mulyani.

Untuk klaster infrastruktur ini meliputi pembangunan tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan dan penanganan banjir.

"Kemudian yang non infrastruktur atau non bangunan itu untuk fungsi koordinasi, perencanaan pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polri, dan operasional dari otorita IKN itu masuk non infrastruktur," ujar Menkeu.

Adapun di tahun 2022 pembiayaan untuk IKN tercatat sebanyak Rp 5,5 triliun. Artinya, terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau kita lihat dari tahun 2022, kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. Tahun 2023 itu naik cukup besar Rp 26,7 tahun depan lebih besar lagi Rp 40,6 Triliun. Ini terutama untuk basic infra sampai IKN nya bisa terbangun," ujar Menkeu.

Gaji PNS

Menkeu juga menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 260,9 triliun sepanjang 2023 untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara ASN/PNS.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved