IKN di Mata Capres: Ganjar Jadikan Kantor, Prabowo Tambah Anggaran, Anies Tak Prioritaskan

Anies mengatakan kelanjutan pembangunan IKN harus dilihat dari tingkat kepentingan dan keadaan mendesak.

Hal itu dikatakan Anies di depan ribuan mahasiswa Bengkulu di kampus Universitas Prof Hazairin.

"Saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki puskesmas, sekolah, fasilitas layanan publik lainnya. Masih ada guru-guru yang belum diangkat artinya kualitas pendidikan, kesejahteraan guru harus diutamakan, begitu juga ketersediaan bangku kuliah masih rendah. Sementara uang kita terbatas," kata Anies di Bengkulu, Rabu (6/12/23).

Anies kemudian bertanya, apakah dana yang ada lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengangkat guru honorer, ataukah membangun istana yang hanya dinikmati aparat negara?

"Yang nanti akan tinggal di kota itu adalah aparatur negara bukan rakyat. Pertanyaannya kita uang berlebih atau kurang? Kalau berlebih baru kita taruh, kita ini hal primer belum selesai," ucap dia.

"Lihat stunting, kita belum anggarkan dana yang cukup untuk gizi ibu hamil, begitu juga untuk anak prasekolah padahal itu menentukan. Hari ini kita memiliki kebutuhan yang urgent," jelas Anies diiringi gemuruh tepuk tangan ribuan mahasiswa.

Ia melanjutkan dengan cerita seorang ibu rumah tangga yang memiliki rumah kredit, anak sekolah, kebutuhan ekonomi mendesak. Namun tiba-tiba ada yang menawari rumah baru.

Menurut Anies, IKN merupakan hal simbolik, sementara hal yang substantif harus lebih dahulu diselesaikan.  

"Ini analogi sang ibu yang melihat urusan mendasar belum diselesaikan, belum hendak beli rumah baru. Jadi, kita mau yang simbolik atau substantif?" tambah dia.  

Berbeda dengan Anies, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto justru berjanji akan menambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara jika terpilih menjadi Presiden di 2024.

“Beliau mengatakan akan menambah anggaran untuk pembangunan IKN,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani usai deklarasi dukungan dukungan Majelis Dzikir Nurul Waton kepada Prabowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/23).

Muzani mengatakan, Prabowo akan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"IKN adalah sebuah keharusan oleh UU yang telah disepakati semua fraksi di DPR. Jadi, kami akan mentaati apa yang diharuskan undang-undang," imbuh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

“Undang-Undang itu mengharuskan kita pindah, ya kita akan pindah,” ujar Muzani.(tribun network/fhm/dod)