Jejak Karir Bahtiar, Alumni Unhas yang Disebut Jadi Pj Gubernur Sulsel

TRIBUNTORAJA.COM - Nama Pj Gubernur Sulsel masih menjadi pembicaraan. Setelah nama Prof Aswanto, kini muncul nama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, sebagai Pj Gubernur Sulsel.

Informasi tersebut beredar luas di media sosial, termasuk di WhatsApp Group. 

Kabarnya, Bahtiar ditetapkan sebagai Pj Gubernur Sulsel melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) pada, Kamis (31/8/2023), yang dipimpin Presiden Jokowi.

Sebelumnya Bahtiar yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, diusulkan sejumlah partai sebagai Pj Gubernur Sulsel.

Hanya saja tak ada satupun nama termasuk Bahtiar yang diusulkan partai lantaran Rapat Paripurna DPRD Sulsel deadlock.

Tetapi kabar terbaru ada beberapa calon Pj Gubernur Sulsel yang menguat.

Seperti Prof Aswanto dan terakhir Bahtiar.

Bahkan kabarnya, ada 3 nama yang dimasukan namanya dan disidangkan di TPA.

Selain Bahtiar yakni Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.

Lantas siapa Bahtiar simak profil dan rekam jejaknya:

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjadi satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagi calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan.

Nama Bahtiar baru muncul ke permukaan sebagai calon PJ Gubernur DKI Jakarta di detik-detik terakhir. 

Dua nama terlebih dulu ditetapkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022). Kedua nama itu adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Dalam Rapat Pimpinan Gabungan DPRD, pria kelahiran 16 Januari 1973 itu memperoleh dukungan enam suara dari total sembilan fraksi yang ada di DPRD. 

Enam suara tersebut diberikan PDI-Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Nasional Demokrat, dan Golongan Karya.