Penjelasan Ketua DPRD Mengenai Alasan Hak Interpelasi ke Pemkab Toraja Utara tak Dilanjutkan

TRIBUNTORAJA.COM - Selain mengkritisi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sangtorayan Peduli Toraja Utara mendatangi kantor DPRD Toraja Utara, Senin (29/5/2023) siang. 

Di kantor DPRD Toraja Utara, mereka disambut Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama.

Aliansi tersebut diterima di ruang sidang Anggota DPRD Toraja Utara. Kader Nasdem Toraja Utara ini didampingi oleh keempat Anggota DPRD Toraja Utara lainnya.

Dalam audiensi tersebut massa aksi juga mengkritisi kinerja anggota DPRD Toraja Utara yang sebagian jarang hadir rapat.

Massa juga mempertanyakan hak interpelasi kepada Pemkab Toraja Utara dari anggota DPRD Toraja Utara yang beberapa waktu lalu tidak dilanjutkan.

Kepada mahasiswa, Nober Rante Siama mengatakan, hak interpelasi tidak serta-merta begitu saja bergulir.

"Jadi semua ada mekanismenya, ada ketentuan bahwa 50 + (plus) 1, dari total 30 anggota dewan harus minimal menyetujui hal tersebut. Tetapi kenyataan saat itu berbanding terbalik," ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dari LKPJ Pemkab Toraja Utara TA 2022 bahwa DPRD telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Toraja Utara.

"Jadi saat ini, kami (DPRD Toraja Utara), telah menyampaikan rekomendasi dari pansus yang ada tinggal bagaimana Pemkab merespon hal tersebut," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan bahwa sangat mengapresiasi dari penyampaian tuntutan massa aksi yang isi tuntutan yang berbobot.

"Dari hasil kajian dari tuntutan dan pernyataan sikap aliansi, saya melihat cukup bagus kajian tersebut, semoga kedepan dari segala tuntutan baik untuk pemkab torut maupun DPRD torut, kami akan usaha benahi untuk internal kami, dan untuk pemkab torut terkait tuntutan akan kami pantau," tutupnya.(*)