Anies Baswedan Tuding Menko Ingin Ubah Konstitusi

JAKARTA, TRIBUNTORAJA.COM - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang Menteri Koordinator (Menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies seperti lansir dari Kompas.com, pada Kamis (17/3) malam.

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuh Anies.

Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.

Namun demikian, Anies menilai, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya.

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.

Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

"Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," jelas Anies.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid pun mempertanyakan apa yang dikatakan Anies Baswedan, soal ada menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.

Dia pun meminta Anies untuk mengungkap siapa Menko yang dimaksud. Pasalnya, aturan mengubah konstitusi merupakan kewenangan dari MPR RI.

"Siapa menkonya? Mengubah konstitusi kan lewat MPR, bagaimana menko bisa mengubah?" kata Jazilul, Jumat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, hal tersebut hanya sekadar isu yang dilemparkan oleh Anies. Pasalnya, Jazilul menilai bukan wilayah menko untuk mengubah konstitusi.

Apalagi, dia menegaskan bahwa amandemen sudah di tutup pada periode MPR saat ini.

Sehingga, lanjur Jazilul, apa yanh dilontarkan Anies hanya sekedar tuduhan.

"Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup. Amandemen UUD udah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan saja," terang Jazilul.

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono pun berpandangan, bahwa peryataan yang disampaikan Anies Baswedan merupakan hal serius.

"Yang Pak Anies sampaikan adalah sebuah pernyataan yang amat serius, bilamana yang dimaksud jelas siapa dan bagaimana proses perubahan konstitusi itu seperti apa," ucap Dave.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta Anies agar membuka secara terang siapa Menko yang dimaksudkan.

Pasalnya, Dave menilai hal tersebut sebagai sebuah ancaman serius.

"Saya berharap dibuka secara jelas ke publik, karena ini sebuah ancaman bagi konstitusi dan demokrasi Indonesia," jelasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Sadarestuwati mengatakan, apa yang disampaikan Anies Baswedan merupakan hal yang mengada-ada.

Pasalnya, Sadarestu menyebut bahwa Menko tak bisa merubah kosntitusi.

"Itu sih mengada-ada. Memang Menko bisa merubah konstisusi?" kata Sadarestu.

Dia pun menilai, seharusnya Anies yang merupakan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Gubernur DKI Jakarta tahu mekanisme soal perubahan konstitusi.

Lebih lanjut, Sadarestu minta Anies tak melontarkan peryataan yang membuat gaduh dan membingungkan masyarakat.

"Harusnya seorang mantan menteri, Mantan Gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi. Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat," tukasnya.(*)