Anies Baswedan Tuding Menko Ingin Ubah Konstitusi

JAKARTA, TRIBUNTORAJA.COM - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang Menteri Koordinator (Menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies seperti lansir dari Kompas.com, pada Kamis (17/3) malam.

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuh Anies.

Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.

Namun demikian, Anies menilai, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya.

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.

Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

"Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," jelas Anies.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid pun mempertanyakan apa yang dikatakan Anies Baswedan, soal ada menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.

Dia pun meminta Anies untuk mengungkap siapa Menko yang dimaksud. Pasalnya, aturan mengubah konstitusi merupakan kewenangan dari MPR RI.

"Siapa menkonya? Mengubah konstitusi kan lewat MPR, bagaimana menko bisa mengubah?" kata Jazilul, Jumat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, hal tersebut hanya sekadar isu yang dilemparkan oleh Anies. Pasalnya, Jazilul menilai bukan wilayah menko untuk mengubah konstitusi.

Apalagi, dia menegaskan bahwa amandemen sudah di tutup pada periode MPR saat ini.