Ingin Kopi Toraja Mendunia, Kementan Gelontorkan Bantuan Sampai Rp 8 Miliar di Toraja

TRIBUNTORAJA.COM, Rantepao - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Jan Samuel Maringka, berharap agar kopi Toraja bisa mendunia.

Toraja memang terkenal sebagai penghasil kopi Arabika dengan aroma yang nikmat.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel ini menjelaskan bahwa Kementan memiliki program peremajaan komoditi seluas 10.000 hektar.

Hal ini disampaikan saat membuka Dialog Jaga Pangan dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan terhadap Program Pertanian Tahun 2023” bersama 150an penyuluh pertanian di Toraja yang digelar di aula Kantor Bupati Toraja Utara, Sabtu (4/3/2023).

"Kopi Toraja adalah salah satu andalan nasional, bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri. Kita akan mengutamakan kopis sebagai andalan ekspor kita ke depan," katanya.

Jan mengatakan bahwa perlu adanya peremajaan komoditi kopi ini. Untuk tahun 2023 ini, Kementan membantu 500 hektar di Toraja Utara dan 500 hektar di Tana Toraja.

"Tapi kita akan lakukan bertahap, sehingga apa yang masih ada pada petani dipertahankan. Mungkin 25 persen dulu, tidak sekaligus. Karena beberapa pohon masih produktif," katanya.

"Nanti kita akan memberikan tambahan sesuai kondisi di lapangan. Dan peremajaan tanaman kopi terbilang berhasil. Kemarin kita lihat di Salubarani (Tana Toraja), baru 1,5 tahun sudah menghasilkan," ucapnya.

"Dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, kita akan mempertahankan keunggulan kopi-kopi Nusantara, khususnya kopi Toraja, untuk kepentingan nasional dan juga untuk kepentingan ekspor ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Jan Maringka menegaskan bahwa perlu sinergi dari seluruh pihak untuk meningkatkan kembali kejayaan kopi Toraja.

Kopi merupakan salah satu komoditas andalan yang berpotensi ekspor di Toraja, dengan produksi mencapai 3.567,72 ton di Kabupaten Tana Toraja dan 1.667 ton di Kabupaten Toraja Utara setiap tahunnya.

Jan S Maringka mengatakan bahwa pengawasan pangan wajib dilakukan untuk mengawal implementasi program Kementan, khususnya untuk meningkatkan komoditi produksi pertanian dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta melihat langsung kondisi lapangan terkait pelaksanaan program Pembangunan Pertanian.

"Selain itu, pengawasan ini juga sekaligus upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan kedaulatan pangan nasional serta meningkatkan potensi ekspor terhadap komoditi pertanian," ujar Jan Maringka

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang selama ini menjadi acuan bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, kata dia, membangun kolaborasi dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kedua memudahkan akses dan keamanan pangan.

Selain itu dia juga menegaskan keberhasilan program Kementerian Pertanian tidak bisa dikerjakan sendiri.