Pemkab Luwu Timur Target 1 Desa 1 Sarjana Hukum, Gandeng Unhas dan Siapkan Beasiswa

TRIBUNTORAJA.COM, MALILI - Pemkab Luwu Timur membuat program 1 desa 1 sarjana, khususnya bidang hukum.

Program ini merupakan inovasi dari Bupati Budiman.

Menurutnya, program ini untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam penyusunan regulasi pada bidang hukum.

"Nantinya program ini akan kami laksanakan di setiap desa dengan mengalokasikan anggaran melalui bantuan keuangan khusus (BKK)," kata Budiman, Sabtu (4/2/2023).

"Dari BKK ini memberikan beasiswa kuliah kepada satu aparat di masing-masing desa," lanjut Budiman.

Untuk mewujudkan program ini, Pemkab Lutim menggandeng Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas).

Bupati Budiman telah bertemu dengan Dekan FH Unhas, Prof Hamzah Halim, di kampus Unhas Tamalanrea, Kamis (2/2/2023).

Pertemuan itu menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan FH Unhas perihal program yang akan dilaksanakan ini.

Budiman mengatakan, pertemuan waktu itu untuk koordinasi tindaklanjut dari kerjasama antara Pemkab Luwu Timur dan FH Unhas.

Budiman meminta petunjuk pelaksanaan serta persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menindaklanjuti program ini.

"Pemkab menunggu petunjuk teknis serta persyaratan apa saja yang harus kami siapkan untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama ini," kata Budiman.

Dekan FH Unhas, Prof Hamzah Halim, menyambut baik tawaran kerjasama dari Pemkab Luwu Timur.

Ia mengatakan, kolaborasi ini membuktikan keseriusan dan jaminan akan efektivitas pelaksanaan hal-hal yang disepakati kedua pihak.

Menurutnya, SDM bagi aparatur yang berlatar pendidikan hukum sangat dibutuhkan termasuk Luwu Timur.

Sebab pendidikan hukum, kata Prof Hamzah Halim akan memberikan pemahaman dan keterampilan umum maupun khusus di bidang hukum bagi aparat nantinya.