Menko IPK AHY Janji Tindak Tegas Ponpes Tanpa Izin Bangunan Pasca Tragedi Sidoarjo

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan menindak tegas pondok pesantren (ponpes) yang tidak memiliki izin bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Langkah ini diambil setelah terungkap bahwa hanya 50 ponpes di seluruh Indonesia yang tercatat memiliki izin tersebut.

“Ke depan, bersama-sama dengan semua kalangan—Kementerian PU, pemerintah daerah—kita akan berusaha menertibkan agar semua bangunan publik seperti sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya memiliki kekuatan dan keamanan yang terjamin,” ujar AHY di Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan banyak korban jiwa.

AHY menyampaikan duka mendalam atas insiden tersebut dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan bangunan.

“Kita sangat berduka atas insiden robohnya pondok pesantren di Sidoarjo yang mengakibatkan banyak korban jiwa, anak-anak kita. Ini harus menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” katanya.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Audit Semua Struktur Bangunan Ponpes Al Khoziny usai Tragedi Ponpes Ambruk

AHY menambahkan bahwa sejak awal kejadian, pemerintah berfokus pada penyelamatan korban dan penanganan darurat.

Namun, kondisi bangunan yang rusak parah membuat proses evakuasi berjalan lambat.

Ia menilai insiden itu menyoroti pentingnya penegakan standar konstruksi nasional.

“Jangan sampai kita abai terhadap SOP. Standar itu dibuat berdasarkan riset dan pengalaman agar keselamatan masyarakat bisa terjamin,” tegas AHY.

Baca juga: Korban Tewas Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Bertambah Jadi 9 Orang

Hanya 50 Ponpes Miliki Izin Bangunan

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan data mengejutkan: dari total 42.433 pondok pesantren di Indonesia, hanya 50 ponpes yang memiliki PBG.

“Di seluruh Indonesia Raya hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan. Yang lain belum,” ungkap Dody, Minggu (5/10/2025).

Fakta ini menunjukkan lemahnya tata kelola pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan santri di seluruh Tanah Air.

Baca juga: BNPB Evakuasi Korban Musala Ambruk di Sidoarjo Gunakan Alat Berat, Menko PMK: Keluarga Santri Setuju

Banyak ponpes didirikan tanpa dokumen legal dan persetujuan teknis yang memastikan aspek keselamatan struktur bangunan.

Sebagai informasi, IMB kini telah berganti nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

PBG berfungsi sebagai dokumen hukum yang menyatakan bahwa rencana desain bangunan telah memenuhi standar keselamatan struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, serta lingkungan.

Baca juga: Tak Ada Tanda Kehidupan, BNPB Gunakan Alat Berat Evakuasi Korban Musala Ambruk di Sidoarjo

Dody menekankan bahwa meski PBG diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pengawasan pelaksanaannya harus dikoordinasikan lintas instansi.

“PBG untuk pondok pesantren harus melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, karena ponpes berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama,” ujarnya.

Tragedi Sidoarjo kini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan penegakan aturan bangunan publik, agar setiap fasilitas pendidikan, terutama pondok pesantren, aman bagi penghuninya.

(*)