Kamis, 30 April 2026

Lewat Stakeholder’s Day 2026, KPPN Makale Dorong Transaksi Non-Tunai

Kepala KPPN Tipe A2 Makale, Danang Triyanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi

Tayang:
zoom-inlihat foto Lewat Stakeholder’s Day 2026, KPPN Makale Dorong Transaksi Non-Tunai
Tribun Toraja/Anastasya Saidong Ridwan
KPPN MAKALE – Momen foto bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Makale, Danang Triyanto, yang mengenakan kemeja biru navy, bersama narasumber Cash Management System (CMS) dalam kegiatan Stakeholder’s Day 2026, berlangsung di aula kantor KPPN Makale, Jalan Pongtiku Poros Makale-Rantepao KM 13, Toraja Utara, Rabu (29/4/2026). 

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sulawesi Selatan menggelar kegiatan penguatan penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui Cash Management System (CMS).

Kegiatan bertajuk Stakeholder’s Day 2026 ini, dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makale di aula KPPN Makale, Jalan Pongtiku Poros Makale–Rantepao KM 13, Kabupaten Toraja Utara, Rabu (29/4/2026).

Dihadiri perwakilan satuan kerja, pemerintah daerah, serta perbankan.

Kepala KPPN Tipe A2 Makale, Danang Triyanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPPN sebagai penyedia layanan dengan para pengguna layanan.

Salah satu fokus utama adalah mendorong implementasi cashless society melalui optimalisasi CMS.

Menurutnya, melalui CMS bendahara satuan kerja dapat mengelola keuangan secara non-tunai, sehingga mampu mengurangi transaksi tunai sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan.

“Transaksi tunai memiliki risiko tinggi, baik dari sisi penyimpangan maupun penyalahgunaan. Karena itu kami dorong satuan kerja beralih ke sistem non-tunai,” ujarnya.

Dalam implementasinya, KPPN Makale menggandeng sejumlah perbankan untuk memperkenalkan layanan CMS, di antaranya BRI dengan Qlola, Bank Mandiri melalui Kopra, serta BNI dengan BNI Direct.

Selain itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah bagi pengguna layanan untuk menyampaikan masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan KPPN.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah, kegiatan ini turut menghadirkan mini bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha binaan di wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara.

Kegiatan berlangsung interaktif dan ditutup dengan penandatanganan fakta integritas serta komitmen pembangunan zona integritas, dilanjutkan dengan kunjungan ke stan bazar UMKM.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved