Dengan kasus tersebar di Bantaeng 1 laporan, Pinrang 2 laporan, dan Bulukumba 1 laporan. 

Sementara itu, pelanggaran administratif terdeteksi di Maros dan Parepare dengan masing-masing satu laporan.

Sebanyak enam kasus pelanggaran pidana juga tercatat, termasuk laporan dari tingkat Provinsi Sulsel 2 laporan.

Soppeng 1 laporan, Parepare 2 laporan, dan Gowa 1 laporan. 

Selain itu, satu dugaan pelanggaran etik dilaporkan di Enrekang.

Pelanggaran kampanye di luar jadwal tercatat 4 laporan. 

Dengan rincian, di Bantaeng 1 laporan, Pinrang 2 laporan, Bulukumba 1 laporan. 

Untuk pelanggaran administrasi ada dua laporan.

Rinciannya, Kabupaten Maros 1 laporan dan Parepare 1 laporan.

"Undang-undang lainnya ada 21. Persebarannya di tingkat provinsi 4 laporan, Soppeng 1 laporan, Enrekang 6 laporan," kata Saiful.

Kemudian, Kabupaten Takalar 1 laporan, Luwu Timur 1 laporan, Luwu 3 laporan, Parepare 1 laporan, Bone 1 laporan, Gowa 3 laporan.

Terkait tindak pidana pelanggaran pemilu ada 6 laporan.

Sebarannya, provinsi 2 laporan, Soppeng 1 laporan, Parepare 2 laporan dan Gowa 1 laporan.

"Dan pelanggaran etik, 1 laporan di Kabupaten Enrekang, " tandasnya.(erlan)