TRIBUNTORAJA.COM – Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, berkomitmen untuk mempermudah perizinan konser besar, termasuk yang menghadirkan artis internasional, jika terpilih menjadi gubernur.

Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas pembatalan konser Dua Lipa di Jakarta.

Pramono, yang merupakan politisi PDI Perjuangan (PDIP), mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan konser besar di Jakarta adalah proses perizinan yang rumit.

Ia menyebut izin konser sering kali baru keluar satu hingga dua hari sebelum acara, meskipun tiket sudah terjual sebelumnya.

"Ke depan, konser-konser seperti ini akan berjalan lancar jika izin dikeluarkan dengan mudah," ujar Pramono di Jakarta pada Minggu (10/11/2024).

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perizinan konser, terutama setelah adanya peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Menteri Pariwisata mengenai konser artis internasional.

Baca juga: Andrew Cawabup Nomor Urut 2 Pilkada Toraja Utara Termiskin di Sulsel, Cuma Punya Motor Vario

Pramono menekankan bahwa sebagai kota global, pusat bisnis, dan pusat budaya, Jakarta perlu memperbaiki seluruh aspek terkait penyelenggaraan konser.

"Masalah perizinan seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Di masa mendatang, konser-konser bisa berjalan dengan lancar jika proses perizinannya dipermudah," jelasnya, seperti dilaporkan oleh KompasTV.

Lebih jauh, Pramono juga menyebutkan bahwa masalah lain yang kerap dihadapi oleh penyelenggara konser adalah perizinan keamanan.

Baca juga: KPU Toraja Utara Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Siapkan Bilik Khusus Bagi Disabilitas

Ia menilai Pemprov Jakarta dapat berperan dalam memastikan kelancaran proses izin keamanan tersebut.

Menurut Pramono, jika perizinan dilakukan secara transparan dan keamanan terjamin, para promotor tidak akan menaikkan harga tiket secara berlebihan.

"Karena konser diadakan di Jakarta, pemerintah provinsi bisa turut serta dalam urusan keamanan. Semua harus diatur dan direncanakan dengan baik, sehingga promotor tidak sembarangan dalam menetapkan harga tiket," tambah Pramono.

(*)