Bawaslu Tana Toraja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Kegiatan untuk Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu ini berlangsung di Grand Hotel Petro Permai, Jalan Tongkonan Ada' No 03 Kecamatan Makale Utara, Selasa (19/8/2025).

Hadir dalam evaluasi yang dibuka Bupati Tana Toraja, dr Zadrak Tombeg, ini seperti Komisi II Fraksi Golkar DPR RI, Hasruddin Pagajang SH; Dirjen Polhum Kementerian Dalam Negeri, Anno Supratno SS TA; Penggiat Pemilu sekaligus Pengajar Universitas Megaresky Makassar, Dr HL Arumahi MH; dan Rektor UKI Toraja,Prof Dr Oktavianus Pasoloran SE MSi Akt CA.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, Mardiana Rusli SE MIKom juga hadir didampingi Ketua Bawaslu Tana Toraja, Elis Bia Mangesa SE.

Evaluasi ini menyoroti dua putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019: Pemilu serentak meliputi Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dilaksanakan terpisah (Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017).

Sementara itu, Prof Dr Oktavianus Pasoloran menyoroti aspek psikologis masyarakat dalam sistem pemilu serentak. 

Ia menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian dari institusi demokrasi, namun di sisi lain pemahaman masyarakat masih terbatas.

"Pemilihan secara serentak dapat mempengaruhi psikologi masyarakat. Di satu sisi kita menganggap bahwa pemilihan langsung adalah bagian dari institusi demokrasi, tetapi di sisi lain pengetahuan masyarakat tentang demokrasi masih kurang. Hal ini membuat masyarakat mudah terbawa dinamika dalam proses kepemimpinan," ujar Rektor UKI Toraja ini.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan.

"Kita kembali pada persoalan bagaimana pemahaman demokrasi ini harus disampaikan kepada masyarakat, terutama melalui mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa," tambahnya.

Dari hasil evaluasi  ini, Bawaslu Tana Toraja perlu menjalin kolaborasi bersama stakeholder untuk membangun komunikasi publik yang efektif.

Selain itu, Bawaslu juga dianggap perlu untuk melalukan penguatan struktur dan sumber daya manusia (SDM) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan Panwascam.

Seiring perkembangan jaman, maka Bawaslu wajib memahami konteks algoritma dan kecerdasan buatan (AI). Ini menjadi penting dalam pengawasan demokrasi di masa mendatang.
(*)