Pemprov Sulsel Usulkan Pengangkatan 1000 PPPK Paruh Waktu, Apa Itu?

TRIBUNTORAJA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Jam kerja PPPK paruh waktu lebih sedikit dibandingkan PPPK penuh waktu, yaitu hanya sekitar 4 jam per hari atau 18-20 jam per minggu.

Gaji PPPK paruh waktu dihitung proporsional dengan jam kerja, dan paling sedikit setara dengan upah minimum daerah (UMD) atau penghasilan honorer sebelumnya.

PPPK paruh waktu bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu dengan waktu kerja disesuaikan. 

Pemprov Sulsel akan mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu pada Rabu (20/8/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan ada sekitar 1.000 lebih PPPK paruh waktu yang akan diusulkan, namun angka itu masih tetap dilakukan pengkajian.

Ia masih akan menghitung ulang kemampuan anggaran daerah.

“Apakah memungkinkan diangkat, sementara tahap 1 dan tahap 2 sudah berjalan? Kalau memungkinkan, kami akan usulkan,” katanya, Senin (18/8/25).

Pemerintah pusat juga sementara menunggu prosesnya.

Pemprov Sulsel harus memastikan kemampuan membayar gaji, mengingat pengangkatan PPPK berdampak signifikan belanja pegawai.

“Kalau belanja pegawai terlalu besar bisa membebani APBD,” ujarnya.

Meskipun ingin mengakomodir, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk masa pengabdian.

“Tidak adil jika semuanya langsung diangkat tanpa mempertimbangkan masa pengabdian," ungkapnya.

"Misalnya ada sudah 10–20 tahun bekerja tetapi tidak lulus seleksi, sementara yang baru beberapa bulan malah lolos. Itu harus dilihat secara proporsional,” tambah dia.

Pengajuan akan dilakukan sesuai jadwal melalui fitur resmi pemerintah pusat.

PPPK Mengundurkan Diri

Sementara itu, sebanyak 32 calon PPPK tahap II lingkup Pemprov Sulsel mengundurkan diri.

Ada 2.724 PPPK Tahap II lingkup Pemprov Sulsel sebelumnya dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap II.

Plt Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding mengatakan, 32 calon PPPK dinyatakan mengundurkan diri atau gugur karena tidak submit.

“Ada beberapa yang tidak submit, tidak isi daftar riwayat hidup juga,” katanya baru-baru ini.

Mereka tidak mengisi daftar riwayat hidup sebagai salah satu syarat setelah dinyatakan lulus seleksi PPPK.

“Sekarang kondisi terakhir 32 orang, di tahap II. Itu kan tidak dianggap, lumayan berkurang,” ungkapnya.

“Ya (status) dianggap mengundurkan diri, selesai, gugur,” tambah dia.

Anggaran PPPK yang mengundurkan diri akan dialihkan ke PPPK paruh waktu.

“Jadi kita hitung ulang lagi apakah bisa penganggaran yang seharusnya diambil di PPPK Tahap II bisa mengkompensasi PPPK paruh waktu,” jelasnya.(renaldi)