KPK Usut Dugaan Korupsi Program Makanan Tambahan Bayi

TRIBUNTORAJA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi dan ibu hamil di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan adanya penyelidikan yang sedang berjalan. 

"Tindak pidana korupsi terkait itu masih lidik," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (17/7/25) malam.

Meskipun demikian, Asep belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus ini.  

Sesuai prosedur, KPK umumnya baru akan mengumumkan detail suatu perkara setelah statusnya naik ke tahap penyidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan ini telah dimulai sejak awal tahun 2024.

Dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2020.

"Clue-nya adalah [terkait pengadaan] makanan bayi dan ibu hamil," kata Asep.

Program PMT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi ibu hamil dan bayi guna menekan angka stunting (tengkes).

Bantuan yang diberikan biasanya berupa biskuit, susu, telur, dan makanan bergizi lainnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto pernah menyoroti efektivitas program serupa.  

Dalam sebuah rilis resmi pada 5 Maret 2025, ia menyatakan bahwa program pemberian biskuit maupun susu yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting.

Setyo menekankan pentingnya kajian mendalam oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar program makan bergizi gratis di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak," kata Setyo saat itu. 

Ia berharap program di masa depan memastikan kandungan gizi dalam makanan yang didistribusikan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak serta ibu hamil. (Tribun Network/rin/wly)