Selain Judi Online, Penerima Bansos Pakai Uangnya untuk Mendanai Terorisme

TRIBUNTORAJA.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada ratusan penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme.

Temuan itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana usai menggelar rapat anggaran di Komisi III DPR, Kamis (10/7/25). 

Menurut Ivan, lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dapat bansos yang terindikasi mendanai terorisme.

"Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan.

Selain terlibat pendanaan terorisme, Ivan membenarkan soal data Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyebut 571 ribu penerima bansos terlibat judi online (judol).

Selain itu ada pula yang terlibat tindak pidana korupsi meski tak disebutkan jumlahnya.

Ivan menyebut data NIK yang digunakan merupakan data resmi yang diperoleh dari Kementerian Sosial.

PPATK kemudian mencocokkan data tersebut dengan transaksi mencurigakan yang ditemukan dalam sistem perbankan.

"Ya NIK-NIK Bansos. NIK Bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokkan dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme," ucapnya.

Dijelaskan Ivan bahwa transaksi yang terhubung dengan lebih dari 570 ribu NIK itu mencapai nilai yang signifikan, yakni lebih dari Rp900 miliar.

Dan temuan itu baru berasal dari satu bank BUMN saja.

"Total hampir Rp1 triliun, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi," kata Ivan.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK.

Saifullah menyebut angka tersebut setara 2 persen dari seluruh penerima bansos pada 2024, itu pun baru data dari satu bank BUMN.

"Ditengarai oleh PPATK sebagai pemain judol ada 571.410 KPM (keluarga penerima manfaat (KPM) yang NIK-nya sama," kata Saifullah pada rapat koordinasi nasional Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (8/7/25).