Obrolan PM Thailand dan Eks PM Kamboja Bocor, Pemerintahan Negeri Gajah Putih Terancam Runtuh

Baca juga: Ambulans Dirusak Massa dalam Demo Sopir Truk di Karanganyar, Diduga Gara-gara Bunyi Sirine

Krisis Diplomatik dan Respons Thailand

Kementerian Luar Negeri Thailand secara resmi mengajukan protes diplomatik kepada Kedutaan Besar Kamboja, menyatakan kekecewaan mendalam atas bocornya komunikasi tersebut.

"Kepercayaan dan rasa hormat antara kedua pemimpin sangat fundamental bagi hubungan bertetangga dan perilaku baik antarnegara," tulis Kemenlu dalam surat resminya, dikutip dari Kompas.com.

Kebocoran rekaman ini memperburuk ketegangan perbatasan yang sudah memanas sejak seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan pada Mei lalu.

Kamboja menanggapi dengan melarang impor dari Thailand, termasuk buah, sayur, listrik, hingga layanan internet dan hiburan seperti drama TV.

Pembatasan lintas batas pun diterapkan kedua negara, dan hubungan bilateral mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Hun Sen, yang kini menjabat sebagai ketua dewan penasihat kerajaan, mengatakan dirinya tidak bermaksud mempermalukan Paetongtarn, tetapi merasa perlu membagikan isi percakapan karena menyangkut urusan strategis.

Baca juga: Pulau Panjang Sumbawa NTB Dijual Online, Bupati Tak Tahu: Itu Kawasan Suaka Alam

Posisi Paetongtarn Terancam

Paetongtarn baru menjabat sebagai PM Thailand sejak Agustus 2024, menggantikan Srettha Thavisin yang dicopot Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran dalam pengangkatan kabinet.

Kini, ia menghadapi desakan kuat dari oposisi untuk mundur, di tengah runtuhnya dukungan koalisi.

Paetongtarn membela diri dengan mengatakan bahwa percakapan itu hanyalah strategi negosiasi, tetapi berjanji tidak akan lagi melakukan pembicaraan tertutup dengan pimpinan negara tetangga.

“Itu bagian dari teknik diplomasi. Tapi ke depan, tidak akan saya ulangi,” ujarnya.

Jika Paetongtarn kehilangan lebih banyak dukungan politik, kemungkinan pembubaran parlemen dan pemilu ulang bisa terjadi, menandai babak baru dalam gejolak politik Thailand.

(*)